Bappenas

Pemerintah resmi menetapkan Renduk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) versi 1 sebagai dasar pengalokasian anggaran, mempercepat pemulihan di Sumatera dan memastikan wilayah terdampak bangkit lebih kuat.

Berita Ekonomi Sepekan ini merangkum kabar penting dari pencairan THR ASN, progres Kopdes Merah Putih, kebutuhan dana rehab-rekon Sumatera, hingga pembicaraan tarif dengan AS. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya keras membuka kembali Akses Jalan Perkebunan yang tertutup pascabencana, terutama saat puncak panen kopi, namun terkendala pendanaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah mempercepat realisasi Percepatan Anggaran Faskes Sumatera sebesar Rp529,3 miliar untuk pemulihan pascabencana. Targetnya, fungsional 100% Maret 2026.

Pemerintah Kota Mataram sedang mempertimbangkan tawaran pembangunan TPST Mataram baru berkapasitas 300 ton dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah sampah kota.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi pergeseran anggaran Kementan untuk pemulihan pascabencana di Sumatra. Langkah ini dinilai patut dicontoh kementerian lain.

Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan RUU Satu Data Indonesia adalah kunci reformasi tata kelola pemerintahan, memastikan integrasi data nasional yang mengikat dan akurat untuk pembangunan.

Dia menegaskan bahwa setiap negara memiliki cara sendiri untuk melakukan lompatan besar agar dapat keluar dari jebakan middle income trap.

Pemerintah Provinsi Aceh telah mengajukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) senilai Rp153,3 triliun ke BNPB untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor, menandai langkah signifikan dalam upaya Rencana Pemulihan Pas

Pemerintah Aceh telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Bencana Aceh kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp153,3 triliun, menandai langkah awal pemulihan p

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menaruh harapan besar pada program hilirisasi kelapa yang ditargetkan terealisasi 2026 guna mendongkrak perekonomian petani.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong daerah mengembangkan Ekonomi Geopark secara proaktif, berfokus pada konservasi dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Bappenas berkomitmen memadukan warisan nilai historis dengan inovasi digital melalui Satu Data Indonesia, memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan Pembangunan Rumah Sakit Tipe B akan dimulai pada tahun 2026. Lahan seluas 6 hektare telah disiapkan, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp500 miliar yang diajukan ke pusat.

Kolaborasi Pendidikan Industri menjadi krusial dalam mencetak SDM inovatif dan kompetitif. PT PKSS memperkuat kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk siapkan talenta muda menghadapi dinamika pasar kerja.

Gubernur Gorontalo memaparkan rencana peningkatan status Embarkasi Haji Gorontalo kepada Bappenas. Bagaimana prospek Gorontalo menjadi embarkasi penuh dan apa saja tantangannya?

Bappenas mengamati bahwa ekosistem pembiayaan sosial, termasuk penerbitan orange bond, masih belum kuat akibat minimnya proyek yang siap dilaksanakan.

Pemerintah gencar perluas penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai fondasi adaptasi kebijakan pembangunan demi Visi Indonesia Emas 2045 dan hadapi tantangan global.

Kebijakan pembangunan bangsa ke depan perlu adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat

Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak pemerintah daerah membangun ekosistem rantai pasok bahan baku guna sukseskan Program Makanan Bergizi Gratis.