Pertamina Siap Beli Minyak dari Sumur Rakyat Mulai 1 Agustus 2025

Realisasi tersebut melampaui target lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605 ribu BPH.

Pemerintah siap umumkan pengelola resmi 45 ribu sumur rakyat pada Desember 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah memverifikasi sumur minyak rakyat di berbagai daerah sebelum menerbitkan izin produksi resminya. Proses ini penting untuk melegalkan aktivitas dan penjualan hasil minyak.

Capaian lifting minyak nasional awal November 2025 melampaui target APBN, memicu para pakar mendesak pemerintah untuk fokus pada peningkatan produksi minyak nasional melalui eksplorasi dan optimalisasi sumur.

Setahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, subsektor migas menunjukkan arah baru yang berpihak kepada masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan **izin sumur minyak rakyat** akan terbit paling lambat November 2025, membuka jalan bagi legalisasi ribuan sumur dan potensi ekonomi besar.

Berdasarkan hasil diskusinya dengan rekam di lapangan, Bahlil menyebut satu sumur bisa menghasilkan minyak antara 3-5 barel per hari.

SKK Migas dan Pemprov Jateng berkolaborasi untuk mempercepat optimalisasi sumur minyak rakyat dan sumur tua, membuka potensi besar bagi PAD dan swasembada energi.

Selain mampu menjaga produksi migas 1,04 juta barel setara minyak, Eddy juga yakin Pertamina mampu untuk terus meningkatkan produksi dan lifting minyak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa pada akhir tahun ini, produksi minyak nasional dapat mencapai 700 ribu barel per hari.

Menilik balik ke belakang, Bahlil menyampaikan bahwa sejak 2008-2024 lifting minyak nasional belum pernah mencapai target yang ditetapkan APBN.

PHE juga menunjukkan potensi besar dalam eksplorasi migas pada tahun 2024.

PT Pertamina Patra Niaga telah memberikan peringatan kepada enam SPBU di Kalimantan Barat sepanjang 2025 karena penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai prosedur, memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan urgensi pembaruan regulasi.

BPH Migas mendukung optimalisasi Penyaluran BBM Nelayan Nias Utara, mengusulkan penambahan SPBU untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T.

Jelang libur panjang Isra Mikraj, Pertamina Patra Niaga menambah 133 ribu tabung LPG subsidi di Bali untuk memastikan ketersediaan dan memenuhi lonjakan permintaan masyarakat.

PT Pertamina (Persero) telah sukses menutup Satgas Nataru 2025/2026 dan kini Pertamina Siapkan Satgas Ramadhan Idul Fitri 1447 H, menjadikannya barometer penting untuk mengamankan pasokan energi nasional.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan evaluasi pada fase uji produksi (production test) hingga menunjukkan keberadaan hidrokarbon.

Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina, mengingat bahwa impor solar tidak akan diperpanjang setelah tahun 2026.

Melalui lifting yang terus meningkat, diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.

Melalui teknologi proses gasifikasi, batu bara akan diubah menjadi Synthetic Natural Gas (SNG), selanjutnya diproses pemurnian dan didehidrasi menjadi DME.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Papua Barat mencapai USD272,14 juta pada November 2025, didorong oleh komoditas migas, menunjukkan peningkatan signifikan dari periode sebelumnya.

Meskipun demikian, Trump menekankan bahwa embargo minyak AS terhadap Venezuela tetap berlaku.

Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas dengan menyiapkan sanksi terberat, termasuk pemutusan hubungan usaha, bagi agen BBM industri di Bali yang terbukti melakukan penimbunan solar subsidi.

Rakhmad menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur gas/LNG yang sesuai dengan peruntukkan untuk memastikan kebutuhan LNG dapat dipenuhi dengan efisien.