Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya

Pernyataan ini diberikan Praboo usai mengikuti rapat tutup tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya.

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Di tengah kenaikan pajak ini, pemerintah memberikan stimulus, yakni paket kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai insentif dan pengecualian.

Mulai Januari 2025, PPN 12% akan dikenakan pada berbagai barang mewah, termasuk beras premium dan layanan kesehatan kelas VIP.

Kebijakan PPN 12 persen mengancam masyarakat kelas menengah.

Bagi pengguna daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere (VA) akan mendapatkan diskon sebanyak 50 persen

Sri Mulyani anggap kenaikan PPN menjadi 12 persen cenderung lebih rendah.

Pemerintah juga menyiapkan stimulus seiring kenaikan PPN 12 persen.

Cak Imin sendiri berencana menambah jumlah anggaran bansos sebesar Rp100 triliun pada tahun 2025

Ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Di negara ini, pemerintahnya sama sekali tak menarik pajak pertambahan nilai (PPN) alias nol persen.

Anda menjelaskan, layanan kapal Pelni merupakan badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO).

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengungkapkan, hasil pembicaraan DEN dengan Presiden Prabowo pagi ini.

Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.

Pengembalian pajak dilakukan melalui penjual karena pajak yang dipungut biasanya baru disetorkan ke pemerintah pada akhir bulan berikutnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat 40 perusahaan baja yang telah teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran PPN.

KPP Pratama Manokwari berhasil mencatat realisasi pajak sebesar Rp461,3 miliar hingga Oktober 2025, didominasi sektor pemerintahan. Angka realisasi pajak KPP Manokwari ini menarik perhatian.

Asosiasi perhiasan mengusulkan skema baru pungutan Pajak Perhiasan hanya di tingkat produsen untuk atasi maraknya produsen ilegal dan optimalkan penerimaan negara. Apa dampaknya?

Keputusan mengenai penurunan PPN tidak akan dilakukan secara cepat.

Realisasi Penerimaan Pajak NTT hingga Agustus 2025 mencapai Rp1,29 triliun, didominasi sektor perdagangan dan jasa keuangan. Akankah target Rp3,24 triliun tercapai?

Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2025.