Realisasi Pajak KPP Manokwari Capai Rp461,3 Miliar hingga Oktober 2025

KPP Pratama Manokwari berhasil mencatat realisasi pajak sebesar Rp461,3 miliar hingga Oktober 2025, didominasi sektor pemerintahan. Angka realisasi pajak KPP Manokwari ini menarik perhatian.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari, Papua Barat, melaporkan pencapaian signifikan dalam penerimaan pajak hingga Oktober 2025. Total realisasi penerimaan pajak dari Januari hingga bulan tersebut mencapai Rp461,3 miliar. Angka ini merepresentasikan 38,9 persen dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

Kepala KPP Pratama Manokwari, Mohamad Marulli, menyampaikan bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari sektor administrasi pemerintahan. Sektor ini menyumbang sekitar 75,5 persen dari total penerimaan, atau kurang lebih Rp348 miliar. Dominasi ini menunjukkan peran vital sektor pemerintahan dalam struktur penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Peningkatan penerimaan dari sektor administrasi pemerintahan tidak lepas dari penerapan sistem Coretax dan kebijakan pemusatan wajib pajak cabang. Kedua inovasi ini dinilai efektif dalam mengoptimalkan potensi pajak. Meskipun demikian, Marulli juga mencatat adanya penurunan realisasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dominasi Sektor Administrasi Pemerintahan

Sektor administrasi pemerintahan secara konsisten menjadi tulang punggung penerimaan pajak di KPP Pratama Manokwari. Mohamad Marulli menegaskan, "Dari tahun 2024, sektor administrasi pemerintahan mendominasi penerimaan pajak." Kontribusi sebesar 75,5 persen atau sekitar Rp348 miliar menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini.

Peningkatan signifikan dalam penerimaan dari sektor administrasi pemerintahan dijelaskan Marulli sebagai dampak positif dari penerapan sistem Coretax. Selain itu, kebijakan pemusatan wajib pajak cabang juga turut berperan penting. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan pajak yang lebih efisien dan terpusat, khususnya bagi entitas pemerintahan.

Namun, perlu dicatat bahwa terjadi penurunan realisasi jika dibandingkan dengan Oktober 2024. Pada periode tersebut, sektor administrasi pemerintahan sendiri menyumbang Rp544,7 miliar. Penurunan ini mungkin mengindikasikan adanya fluktuasi atau perubahan dalam dinamika penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Kontribusi Sektor Lain dan Jenis Pajak

Selain sektor administrasi pemerintahan, penerimaan perpajakan KPP Manokwari juga didukung oleh sektor-sektor lain yang tidak kalah penting. Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar Rp52,4 miliar. Sementara itu, industri pengolahan menyumbang lebih dari Rp37 miliar, menunjukkan diversifikasi sumber pendapatan pajak.

Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar. Kedua jenis pajak ini berkontribusi 34,9 persen atau setara Rp161,3 miliar dari total penerimaan. Pajak lainnya menyusul dengan 34,62 persen atau Rp159,8 miliar.

Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas juga memiliki peran vital, menyumbang 30,32 persen atau sekitar Rp139,9 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang Rp560,7 juta. Marulli menyoroti pertumbuhan luar biasa pada komponen deposit pajak dalam kategori pajak lainnya, yang mengalami pertumbuhan 1.868,22 persen dibandingkan Oktober 2024.

Sebaran Wilayah Kontributor Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak KPP Pratama Manokwari berasal dari lima wilayah kerja utama yang tersebar di Papua Barat. Wilayah Manokwari menjadi kontributor terbesar dengan porsi 78,98 persen dari total penerimaan. Angka ini jauh melampaui wilayah lain dalam lingkup kerja KPP tersebut.

Wilayah Teluk Bintuni menyumbang 11,61 persen, diikuti oleh Teluk Wondama dengan 3,58 persen. Manokwari Selatan berkontribusi 2,20 persen dari total penerimaan pajak. Sebaran ini menunjukkan konsentrasi ekonomi dan pemerintahan di wilayah tertentu.

Mohamad Marulli menjelaskan alasan dominasi Manokwari, "Kenapa Manokwari paling besar, karena di Manokwari ada pemerintahan provinsi dan kabupaten." Keberadaan pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten secara langsung meningkatkan potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut, terutama dari sektor administrasi pemerintahan.

Sumber: AntaraNews