Tunisia umumkan pemerintah baru
Perdana Menteri Tunisia mengumumkan pembentukan satu pemerintah nasional bersatu hanya beberapa hari setelah aksi massal menyingkirkan presiden negara itu.
Menteri luar negeri, dalam negeri dan pertahanan akan tetap menjabat posisi mereka, sementara sejumlah tokoh oposisi masuk ke dalam kabinet baru ini.
Pemerintah ini akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi dan tugas utamanya adalah mempersiapkan pemilu.
Perdana menteri juga mengumumkan sejumlah langkah yang bertujuan membuka kebebasan berpolitik dan juga kebebasan media.
Seluruh partai politik akan diperbolehkan berdiri di Tunisia, tahanan politik akan dibebaskan dan media akan mendapat "kebebasan mutlak".
"Kami telah memutuskan untuk membebaskan warga dari penjara yang menahan ide, keyakinan atau kebebasan mengemukakan pendapat berlawanan," ujar Ghannouchi seperti dikutip kantor berita AFP.
<link type="page"><caption> Pengumuman pemerintah baru</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/01/110116_pemerintah_tunisia.shtml" platform="highweb"/></link> ini juga diikuti dengan keputusan menghapus kementrian informasi dan menciptakan negara dimana media memiliki "kebebasan mutlak".
'Tenang dan damai'
Tiga tokoh oposisi terkenal terpilih sebagai anggota kunci pemerintah baru ini.
Ahmed Ibrahim, ketua partai oposisi Ettajdid, menjadi menteri pendidikan, sementara Mustafa Ben Jaafar, dari serikat buruh kebebasan dan tenaga kerja, menjabat sebagai menteri kesehatan.
Najib Chebbie, pendiri partai Demokrat Progresif, terpilih sebagai menteri pembangunan baru Tunisia.
Satu jabatan yang masih belum dikonfirmasi adalah: blogger terkenal Slim Amamou, yang sempat ditangkap ketika aksi demonstrasi terjadi, menulis di twitter bahwa dia ditunjuk sebagai menteri pemuda dan olahraga.
Ketika mengumumkan pemerintah baru Ghannouchi mengatakan dia berniat meninggalkan bentuk pemerintahan otokratik yang diterapkan rejim Presiden Ben Ali.
"Kami bertekad mengintensifkan upaya menciptakan kembali ketenangan dan perdamaian di dalam hati seluruh warga Tunisia. Prioritas utama kami adalah keamanan, juga reformasi politik dan ekonomi," ujarnya.
Pengumuman ini dikeluarkan ditengah tekanan dari para demonstran agar Tunisia benar-benar meninggalkan kebijakan mantan presiden yang berkuasa selama 23 tahun.
Para wartawan mengatakan belum ada kejelasan apakah penunjukkan kembali menteri veteran di posisi senior akan diterima oleh para pengunjuk rasa.
Seorang tokoh oposisi, Ahmed Bouazzi dari Partai Demokrat Progresif, mengatakan yakin aksi demonstrasi sekarang bisa dihentikan.
"Tidaklah masuk akal membubarkan partai yang berkuasa," ujarnya kepada BBC dengan menyebut kekacauan di Irak setelah partai Baath yang berkuasa dibubarkan tahun 2003.
"Kita bisa bergerak maju dengan pemerintah ini dan bisa turun kembali ke jalan kalau ternyata tidak berhasil."
Aksi protes besar-besaran atas angka pengangguran yang tinggi dan harga pangan yang mahal membuat para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan militer yang pada akhirnya menjatuhkan pemerintah Ben Ali.
Pengumuman ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah terjadi <link type="page"><caption> kekerasan di jalan-jalan Tunisia. </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/01/110117_newprotests.shtml" platform="highweb"/></link>
Polisi mempergunakan meriam air, gas air mata dan tembakan sporadis untuk membubarkan beberapa ratus pengunjuk rasa yang meminta partai Presiden Zine al-Abidine Ben Ali menyerahkan kekuasaan.
Negara ini dalam keadaan darurat sejak Ben Ali lari ke Arab Saudi pada hari Jumat.
