Negara industri maju samakan sikap soal Libia
Sumber gambar, AFP
Menteri Luar Negeri dari delapan negara industri maju, G8, bertemu di Prancis dengan perkiraan tema bahasan utama berupa situasi Libia dan tsunami di Jepang.
Prancis menyatakan ingin mempercepat proses pengenaan zona larangan terbang di Libia untuk mencegah pasukan Kolonel Gaddafi menyerang kelompok oposisi.
Namun menurut wartawan BBC sebuah konsensus tentang hal ini kemungkinan sulit dicapai diantara delapan anggota kelompok negara ini, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris dan AS.
Menteri Luar Negeri Jepang dijadwalkan memberikan penjelasan terkait bencana gempa dan tsunami serta upaya pemulihan di negaranya.
Menurut AFP sebelum acara ini Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dijadwalkan bertemu dengan utusan pemberontak Libia dari konsil nasional.
Para menteri juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Nicolas Sarkozy pada petang hari dan melanjutkan pembicaraan Selasa besok.
Terlalu lambat
Sementara itu sejumlah media menyebut campur tangan dalam masalah Libia bisa jadi terlambat karena sejumlah negara ragu-ragu mengambil tindakan.
Reuters menulis "saat dunia sepakat menentukan langkah atas Libia, bisa jadi semuanya sudah selesai".
Setelah muncul kesepatakan untuk memberlakukan zona larangan terbang atas Libia dari Liga Arab, beberapa menyatakan dukungan tetapi dianggap penuh ragu-ragu.
Negara seperti AS dan Jerman, tetap dalam posisi sangat waspada terhadap ide pelibatan militer.
Juga belum ada agenda DK PBB dijadwalkan meskipun situasi di Libia makin gawat.
Dukungan atas pemberlakuan zona larangan terbang muncul pula dari Inggris dan kanada, akhir pekan lalu.
Di Libia sendiri situasi perang saudara makin berkecamuk setelah wilayah timur kota Brega yangs ebelumnya dikuasai pemberontak kini beralih pada pasukan militer loyalis Gaddafi.
Para pejuang pemberontak sudah beberapa hari terus-menerus didesak mundur termasuk kehilangan posisi penting di kota minyak Ras Lanuf, sabtu (12/03).
Di ibukota Libia, Tripoli, situasinya juga memburuk dengan munculnya laporan kelompok HAM Human Rights Watch yang menyebut aparat Libia melakukan penangkapan dan penghilangan paksa terhadap warga setempat.
