Tunisia setujui ekstradisi mantan PM Libia

Sumber gambar, Reuters
Pengadilan Banding Tunisia akhirnya menyetujui ekstradisi mantan Perdana Menteri Libia, yang diajukan oleh pemerintahan Dewan Transisi Nasional, NTC.
Keputusan ini membuat al Mahmoudi akan segera menjalani penahanan di negara asalnya, Libia.
Sebelumnya upaya ekstradisi al Mahmoudi ini ditentang oleh Amnesti Internasional karena alasan kemanusiaan dan adanya kekhawatiran terhadap terjadinya pelanggaran HAM terhadap tokoh kunci semasa pemerintahan Muammar Gaddafi ini.
Keputusan ini dikecam oleh pengacaranya yang menyebut keputusan pengadilan banding ini sarat dengan kepentingan politik.
"Ini keputusan yang tidak adil, ini keputusan politik," kata pengacara Mahmoudi, Mabrouk Korchid kepada Reuters.
Sebelumnya al-Mahmoudi juga menyampaikan kekhawatiran terhadap keselamatannya jika dia dikembalikan ke Libia.
"Jika terjadi sesuatu yang salah terhadapnya di Libia maka sistem peradilan Tunisia akan menjadi bagian dari hal tersebut," kata Mabrouk.
Pegang rahasia
Mabrouk mengatakan dia mengkhawatirkan keselamatan kliennya karena al-Mahmoudi kini menjadi satu-satunya orang yang mengetahui banyak rahasia Libia di era Gaddafi.
Mahmoudi ditangkap di kota Tamaghza, salah satu kota di Tunisia yang terletak dekat perbatasan dengan Aljazair.
Dia dihukum selama enam bulan penjara karena dituduh memasuki wilayah Tunisia secara ilegal.
Pemerintah Tunisia menahannya di penjara dekat kota Tunis dan menunggu permintaan resmi dari NTC untuk mengekstradisi al-Mahmoudi.
Tunisia yang pada bulan Agustus lalu mengakui pemerintahan baru Libia dibawah NTC menyatakan komitmennya untuk mendukung negara itu dalam sejumlah isu keamanan.
Persetujuan ekstradisi ini dinilai sebagai janji Tunisia untuk memenuhi komitmennya kepada pemerintahan baru Libia.
Amnesti Internasional mengecam rencana tersebut mereka mengatakan jika al-Mahmoudi dikirim pulang ke Libia maka kemungkinan besar dia akan menjadi "korban pelanggaran HAM serius".
"Amnesti Internasional percaya bahwa dia akan menghadapi risiko nyata termasuk penyiksaan dan eksekusi di luar pengadilan jika al-Mahmudi dipulangkan ke negaranya," kata Juru Bicara Amnesti Internasional untuk wilayah Afrika Utara, James Lynch kepada AFP beberapa waktu lalu.





























