Amnesti peringatkan protes di Timur Tengah akan berlanjut
Organisasi hak asasi manusia Amnesti Internasional memperingatkan protes di kawasan Timur Tengah dapat berlangsung satu tahun lagi bila para penguasa tidak menjamin hak rakyat.
Dalam laporan yang diterbitkan Senin (09/01), organisasi yang bermarkas di London ini mengangkat berbagai tindakan keras pemerintah di sejumlah negara Arab dalam menekan aksi unjuk rasa.
Amnesty juga menyatakan para aktivis di kawasan menolak menerima janji palsu dan tidak mau begitu saja menyerah atas tuntutan mereka.
"Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diperdaya dengan janji reformasi tanpa perubahan atas tindakan polisi dan pasukan keamanan," kata Philip Luther, direktur sementara Amnesti untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
"Mereka menginginkan perubahan konkrit pemerintah dan juga agar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan sebelumnya diminta pertanggung jawabannya," tambah Luther.
Laporan setebal 80 halaman itu juga menyebutkan Tunisia, Mesir dan Libia -tiga negara yang disebutkan berhasil menggulingkan diktator- masih perlu memastikan langkah menuju demokrasi agar pelanggaran di masa lalu tidak terulang.
Organisasi internasional 'tidak efektif'
Organisasi ini menyerukan kepada pemerintahan militer Mesir -yang mengambil alih kekuasaan setelah jatuhnya Hosni Mubarak Februari lalu- untuk menghargai hak pengunjuk rasa yang ingin mengungkapkan pendapat secara damai.
Amnesty mengatakan Tunisia juga harus memastikan bahwa konstitusi baru yang akan disusun tahun ini, mencakup perlindungan terhadap hak asasi.
Sementara untuk Libia, Amnesti menyerukan pemerintahan sementara agar tidak mengulangi praktek-praktek represif yang dilakukan pada masa rezim Moammar Ghadafi.
Amnesty juga menyebut reaksi badan internasional seperti PBB, Uni Eropa, Uni Afrika dan Liga Arab, "tidak konsisten" karena menurut organisasi itu sikap organisasi-organisasi itu lebih keras ke sejumlah negara lain.
Namun, Amnesty memuji para demonstran yang menurut mereka lebih efektif dibandingkan kekuatan internasional dalam melakukan perubahan.
"Perubahan dilakukan oleh rakyat setempat yang turun ke jalan-jalan dan bukan pengaruh dan keterlibatan kekuatan asing," kata Luther.
