Fakta Unik: Dokumen Calon Presiden Rahasia 5 Tahun, Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Kebijakan KPU Dokumen Calon

KPU menepis anggapan bahwa pencabutan aturan Nomor 731/2025 itu berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, khususnya Pemilu 2029.

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

Keputusan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI) yang menyebut langkah KPU.

Keputusan itu untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Total ada 16 poin informasi yang dikecualikan, termasuk soal ijazah. Keputusan itu bernomor 731 tahun 2025.

Data pejabat publik merupakan data yang seharusnya bisa dilihat oleh semua orang secara transparan.

KPU tidak akan mengungkapkan 16 poin informasi kepada publik selama lima tahun ke depan bagi calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

KPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

Ono Surono kembali terpilih secara aklamasi memimpin PDIP Jabar untuk periode 2025-2030. Ia akui tantangan berat pasca Pemilu 2024, namun optimis dengan kerja kerakyatan.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, resmi nahkodai DPD Golkar Kalteng setelah terpilih secara aklamasi. Ia berkomitmen mengawal program pemerintah dan menargetkan peningkatan jumlah kursi legislatif.

Bawaslu RI aktif menyosialisasikan penegakan hukum pemilu kepada masyarakat, khususnya civitas akademika, melalui berbagai program edukasi untuk memperluas pemahaman.

Bawaslu Kota Serang menemukan banyak data pemilih tak akurat setelah pengawasan Coktas DPB KPU. Temuan ini mengancam hak pilih warga dan mendorong Bawaslu mengeluarkan imbauan resmi.

Bawaslu Pangkalpinang dan UBB resmi menjalin Kerja Sama Bawaslu UBB dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, perkuat pengawasan pemilu dan demokrasi lokal. Simak detail manfaatnya!

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi menjamin ketersediaan stok blanko KTP-el aman hingga satu bulan mendatang, memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar bagi warga.

Pemerintah Kota Jakarta Barat serius memperkuat Keterbukaan Informasi Publik Jakarta Barat melalui penguatan PPID hingga tingkat kelurahan, menjamin akses informasi mudah bagi masyarakat.

Pemkab Bangkalan menggandeng RAPI untuk memperluas sebaran informasi publik dan program pemerintah, memanfaatkan teknologi digital dalam komunikasi demi tata kelola informatif.

Analis komunikasi politik menyoroti peningkatan Komunikasi Bencana Pemerintah, khususnya dalam penanganan krisis di Sumatera, sebagai langkah krusial untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi spekulasi.

Pemkot Singkawang perkuat Strategi Komunikasi Pemerintah di era digital, libatkan mahasiswa hingga konten kreator lokal. Ini langkah adaptif agar informasi lebih relevan dan dipercaya.

Diskominfo Bogor gencar menyusun strategi komunikasi konten berbahasa Inggris dan asing lainnya, menjawab kebutuhan informasi masyarakat internasional dan arahan Wali Kota untuk memperluas jangkauan publik.