FPIR: Pemerintahan Prabowo Perkuat Polri sebagai Representasi Sipil dan Komitmen Reformasi

Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyoroti langkah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat Polri sebagai representasi sipil dan komitmen reformasi institusi.

Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyatakan penilaian positif terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut FPIR, pemerintahan ini dinilai mampu memperkuat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai representasi sipil. Penilaian tersebut disampaikan oleh Ketua Umum FPIR, Fauzan Ohorella, dalam sebuah sarasehan yang digelar bersama mahasiswa di Jakarta baru-baru ini.

Fauzan Ohorella menekankan bahwa penguatan peran sipil Polri tidak terlepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kapolri dinilai berhasil menjaga institusi Polri tetap pada prinsip Presisi, yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Prinsip Presisi ini, menurut Fauzan, harus menjadi ruh utama dalam setiap upaya perbaikan dan pembenahan di tubuh institusi kepolisian.

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa pembenahan Polri harus dilakukan dengan membangun sel-sel baru yang mengemban amanat reformasi. Ini termasuk menata ulang etika, humanisme, dan profesionalisme dalam penegakan hukum oleh Polri. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan Polri berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Komitmen Pemerintahan Prabowo dalam Reformasi Polri

Pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pembenahan institusi kepolisian. Fauzan Ohorella menegaskan bahwa komite ini mendapatkan amanat mutlak dari negara untuk melakukan restorasi secara menyeluruh. Restorasi ini mencakup perbaikan kesejahteraan, moral, serta etika anggota Polri, yang merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kinerja institusi.

Fauzan menambahkan bahwa rakyat, sebagai pilar reformasi, harus menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan oleh komite tersebut. Pendekatan yang strategis dan tidak tergesa-gesa diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi, yaitu mengembalikan amanah Polri sebagai institusi yang melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. Komite Percepatan Reformasi Polri diharapkan dapat beroperasi secara objektif, tanpa tendensi atau intervensi, demi menghasilkan solusi konkret.

Dalam konteks ini, Fauzan Ohorella menegaskan, "Presisi Kapolri harus menjadi ruh perbaikan dan pembenahan institusi." Ia juga mengingatkan bahwa "Polri adalah anak kandung reformasi yang diperjuangkan rakyat" dan harus kembali menunjukkan eksistensinya sebagai penegak hukum terakhir bagi masyarakat. Institusi Polri, menurutnya, adalah bagian integral dari supremasi sipil yang diamanatkan oleh konstitusi melalui jalur reformasi.

Kinerja Nyata dan Penguatan Demokrasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain fokus pada penguatan Polri, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai telah menunjukkan kerja nyata yang signifikan untuk rakyat melalui berbagai program yang dirangkum dalam Astacita. Fauzan Ohorella mengemukakan bahwa Astacita telah memperlihatkan kinerja nyata selama satu tahun pemerintahan. Contoh konkret yang disebutkan adalah program Sekolah Rakyat untuk kemajuan pendidikan anak bangsa dan program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau balita.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dianggap telah membuktikan komitmen dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Hal ini terlihat dari upaya mereka untuk melebur dan merangkul semua pihak demi mengakomodasi kepentingan sipil secara luas. Fauzan menyoroti kepekaan Presiden Prabowo terhadap lingkungan pemerintahannya dan kerendahan hati Wakil Presiden Gibran dalam berkomunikasi dengan berbagai lintas kabinet dan masyarakat.

Menurut Fauzan, "Ini adalah potret nyata tentang pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus merawat serta memperkuat sistem demokrasi Indonesia Raya." Ia menyimpulkan bahwa pemerintahan saat ini menjadi pusat pikiran demokrasi (central of mind democracy) dan representasi masyarakat sipil (civil society representative). Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jaya Baya, Rorano, menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sinyal kuat terhadap perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi penyebab kemiskinan struktural. Kebijakan pembangunan 300 jembatan di pelosok Indonesia juga disebut Rorano sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam membangun Indonesia Raya.

Sumber: AntaraNews