Kepastian Hukum

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Kemenkum menegaskan pembatalan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) telah sesuai prosedur hukum, menjamin kepastian hukum di bidang merek.

Kantor ATR/BPN Kabupaten Serang menekankan pentingnya pengurusan Izin PTP Investor sebagai syarat dasar persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, hindari risiko pelanggaran tata ruang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena kurangnya alat bukti.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian hukum aset umat, mendorong pengelolaan profesional.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyerahkan 9.728 Sertifikat Tora kepada ribuan warganya. Program ini memberikan kepastian hukum dan mendorong produktivitas lahan.

Kemenkum Lampung menekankan pentingnya Perlindungan KIK Lampung guna memberikan kepastian hukum bagi budaya lokal, mencegah eksploitasi, dan membuka peluang ekonomi kreatif.

Mantan Sekjen Kemenhut menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan era Zulhas seluas 1,6 juta hektare bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan konsesi sawit.

Kementerian ATR/BPN bersama KKP aktif menggencarkan sertifikasi pulau kecil di Indonesia, memperkuat legalitas hukum dan kedaulatan negara sesuai arahan Presiden.

Badan Bank Tanah kembali menyerahkan sertifikat reforma agraria kepada 11 petani di Penajam Paser Utara, memberikan kepastian hukum dan harapan baru bagi pengembangan ekonomi lokal.

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Pakar sistem informasi memuji langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat Sistem Informasi Pertanahan, dinilai strategis mencegah sertifikat ganda dan wujudkan kepastian hukum agraria.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama kemajuan bangsa, sekaligus membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mewujudkan keadilan.

Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Widodo menegaskan **Profesi Notaris** merupakan pilar penting pelayanan hukum di Indonesia, menjamin kepastian dan kepercayaan masyarakat. Simak peran krusial mereka dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah!

Kanwil Kemenkum Sulsel sukses mengharmonisasi 114 Rancangan Produk Hukum Daerah dari tiga kabupaten. Temukan bagaimana upaya ini memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus menggenjot percepatan sertifikasi lahan transmigrasi. Upaya ini penting untuk menuntaskan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi warga.

Kemenkumham Sulut tegaskan komitmen berikan kepastian hukum warga negara, terutama bagi keturunan Indonesia tanpa dokumen. Bagaimana sinergi antarinstansi menjamin hak dasar?

Upaya kolaboratif antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai sertifikasi tanah wakaf lebih dari 11 ribu bidang hingga 2025, memastikan kepastian hukum dan pengelolaan produktif aset wakaf bagi kemaslahatan umat.