Kepastian Hukum

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bukan lagi 'raksasa tidur' saat bertemu 12 investor global di Washington DC, menandai era baru pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pentingnya merawat demokrasi menjadi kunci utama dalam membangun kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menjamin kepastian hukum investasi di hadapan investor global, menuai apresiasi dan minat besar untuk berkolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap Reformasi Pasar Modal Indonesia, menekankan pentingnya kepastian hukum untuk menarik investasi global dan memperkuat kepercayaan investor.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang zirkon, menata ulang perizinan untuk kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti peran penting Danantara sebagai kunci utama pidato 'Prabowonomics' Presiden Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 Davos, Swiss, untuk menarik kerja sama investasi industri.

Polda Lampung tegaskan komitmennya mengawal penyelesaian sengketa lahan di Tulang Bawang, memastikan kepastian hukum, keamanan investasi, dan ketenteraman masyarakat. Pembaca akan mengetahui langkah konkret Polri dalam meredam konflik agraria.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Kejaksaan Negeri setempat, memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan optimal dan berkeadilan di wilayahnya.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerahnya akan memberikan kepastian hukum bagi penambang sekaligus menekan praktik ilegal dan mendorong ekonomi lokal.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang timah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai berlakunya KUHAP Baru krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mahkamah Konstitusi didesak untuk memperjelas batasan hak amnesti abolisi Presiden, menyusul permohonan uji materi UU Darurat No. 11 Tahun 1954 yang dianggap berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat pengamanan aset daerah, khususnya aset tanah, guna mendukung kelancaran pembangunan dan mencegah persoalan hukum di masa depan. Langkah ini menjadi prioritas mengingat minimnya kepemilikan aset daerah sejak.

DPRD Kota Singkawang mengambil langkah serius memperkuat pengawasan permainan ketangkasan, memastikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari potensi dampak negatif.