Reformasi Polri

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menegaskan penguatan Polri secara substantif lebih mendesak dibanding perubahan struktur kelembagaan, demi menjaga profesionalisme dan independensi. Simak pandangan lengkap PUI.

Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia menilai kedudukan Polri di bawah Presiden paling ideal, menjaga stabilitas dan efektivitas penegakan hukum. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai melemahkan.

Praktisi hukum menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Korps Bhayangkara.

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Rikwanto. Pensiunan jenderal polisi ini menegaskan mendukung Polri tetap di bawah presiden.

Japan International Cooperation Agency (JICA) berkomitmen memperkuat kinerja Polri Gorontalo melalui pelatihan dan asistensi teknis, demi pelayanan publik prima dan keamanan kondusif di Kota Gorontalo.

Analis Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Polri membentuk Direktorat PPA-PPO yang fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai komitmen baru Polri.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Propam Polri untuk memperketat pengawasan internal. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai meragukan institusi akibat kasus oknum.

Martin mengungkapkan, banyak kasus yang berkembang di daerah justru memicu keraguan publik terhadap Polri karena lemahnya ketegasan pengawasan internal.

Analis politik senior Boni Hargens mendesak Reformasi Polri berfokus pada transformasi budaya, etika, dan sistem internal. Ini kunci menciptakan kepolisian profesional dan akuntabel.

Analis politik senior Boni Hargens menekankan pentingnya Reformasi Polri yang berpusat pada transformasi budaya, etika, dan sistem internal demi kepolisian profesional dan akuntabel yang menjadi investasi fundamental bagi demokrasi Indonesia.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyoroti langkah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat Polri sebagai representasi sipil dan komitmen reformasi institusi.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah kelompok masyarakat membahas terkait reformasi kebijakan narkotika di Jakarta, Senin, 2 Desember 2025.

Center for Indonesian Strategic Action (CISA) mengapresiasi upaya Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan transformasi Polri. Konsep Presisi dinilai berhasil tingkatkan kepercayaan publik.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Analis Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Apel Kasatwil 2025 menjadi indikator keseriusan Polri dalam mengawal reformasi, khususnya peningkatan profesionalisme pelayanan publik, usai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri.

Menurut dia, ada banyak kasus di mana polisi membekengi dan melindungi korporasi lingkungan yang jelas melanggar undang-undang.

Leonard Simanjuntak, Direktur Negara Greenpeace Indonesia, menekankan bahwa banyak purnawirawan Polri terlibat dalam korporasi yang merusak lingkungan.