Kemendagri Targetkan Seluruh Desa Bisa Pakai e-Voting saat Pilkades

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengadakan Pilkades Biak Serentak di 257 kampung pada 10 Desember 2025. Proses ini diatur Perbup No 5 Tahun 2025 dan bertujuan memilih kepala kampung secara demokratis.

Pemerintah Kabupaten Magetan menunda Pilkades di 12 desa dari 2025 ke 2027. Keputusan ini diambil karena pertimbangan keamanan, aspek yuridis, dan menunggu PP baru. Apa alasannya?

Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat yang memastikan pelaksanaan Pilkades Digital Jabar akan menggunakan sistem e-voting, menandai era baru demokrasi desa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?

Kemendagri sedang mengkaji pemakaian e-voting untuk Pemilu skala nasional.

Kemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.

Berikut adalah negara-negara yang sudah melakukan pemilu secara online.

Helatan Pemilihan Kepala Desa serentak di 51 desa di Kabupaten Banyuwangi dikemas dalam Festival Demokrasi Desa. Hadirkan suasana yang riang gembira.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepala desa dan lurah meminimalisir masalah pasca Pilkades. Penerapan sistem meritokrasi Pilkades diharapkan jadi solusi.

Pemilihan kepala kampung serentak atau Pilkakam Biak Numfor disebut akademisi sebagai perwujudan demokrasi langsung. Simak persiapan dan harapan suksesnya Pilkakam ini.

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Pilkades diharapkan berjalan seperti sebelumnya tanpa keterlibatan partai politik.

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Ahmad Doli mengatakan, persaingan di Pilkades sangat tinggi bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak

Kemendagri bakal mengirimkan 1.000 lebih praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan layanan publik di Aceh Tamiang.

Warganet ramai-ramai mengecam sikap Mirwan yang memilih meninggalkan daerahnya saat warganya tengah berjibaku dengan banjir dan longsor.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah dialokasikan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, menuntut pertanggungjawaban penuh kepala daer

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya siap berkolaborasi untuk memaksimalkan Optimalisasi Aset Daerah Olahraga guna meningkatkan prestasi nasional, membuka peluang industri dan kolaborasi swasta.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya Inovasi Pemerintah Daerah yang berorientasi solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penghargaan. Simak arahan lengkapnya!

Wamendagri menekankan pentingnya gerak cepat seluruh unsur pemerintah dalam memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi dengan baik.