Mendagri: Anggaran Pemda Harus Berdampak bagi Masyarakat

Menteri Dalam Negeri memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas daerah dan mengendalikan inflasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Simak bagaimana Peran Mendagri memastikan pembangunan berkelanjutan dan program prioritas nasional tetap berjalan

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menguat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.

Tomsi meminta Sekda dan Bappeda mulai merancang program di daerah, agar selaras dengan program pemerintah pusat.

Mendagri dan Menkeu perkuat sinergi kawal Transformasi Fiskal Daerah dengan alokasi Rp1.300 triliun, memastikan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya tegaskan kekompakan kawal kebijakan Pengalihan TKD. Bukan pemangkasan, tapi dorongan fiskal daerah lebih sehat. Bagaimana strategi pemerintah pusat?

Wamendagri Bima Arya tegaskan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026 akan tetap perhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemda. Apa saja pertimbangannya?

Kemendagri menghitung kemampuan fiskal masing-masing daerah ketika dilakukan penyesuaian TKD.

Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Mendagri Tito Karnavian membeberkan tiga Strategi Pemda Hadapi Pengalihan TKD 2026 senilai Rp693 triliun. Bagaimana pemerintah daerah bisa tetap berdaya dan mengoptimalkan potensi yang ada?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil mencapai 67,37% realisasi pendapatan daerah, menjadikannya role model nasional.

Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir.

Menurut Mendagri, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali karena pemerintah pusat dan daerah secara rutin melakukan koordinasi.

Penurunan IPH tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan barang kebutuhan pokok.

Mendagri menyebut geliat ekonomi masyarakat mulai bergerak, terutama melalui aktivitas perdagangan di pasar.

Tito juga menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan.

Meski demikian, sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Rakor ini membahas percepatan penanganan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kerja kolaboratif lintas sektor telah membuahkan kemajuan nyata di berbagai daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

Mendagri menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut yang menimbulkan korban jiwa serta masih adanya warga yang dalam pencarian.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan setelah menyerahkan bantuan di Dusun Sunting, Kabupaten Aceh Tamiang.

Bantuan yang diserahkan oleh TP PKK Pusat kepada 203 kartu keluarga (KK) terdata berupa perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari.