Kebijakan Nasional

Kepala BKD Provinsi Sulsel Erwin Sodding mengumumkan TPP ASN Sulsel tahun 2026 akan disesuaikan sebesar 20 persen, bukan hanya mendapat 20 persen TPP, demi menjaga kesehatan fiskal daerah dan memenuhi regulasi pusat.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan kesiapan penuh untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi Perpres Pengelolaan Sampah yang mengintegrasikan kebijakan sampah rumah tangga dan laut, demi mewujudkan sistem ekonomi sirkular berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, menyusun Program Kerja 2027 yang strategis untuk memperkuat kebijakan nasional, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal.

Di hari jadi pertamanya, Agrinas Palma Tegaskan Sawit Berkelanjutan sebagai fondasi utama operasionalnya, berkomitmen pada lingkungan dan masyarakat. Bagaimana perusahaan BUMN ini mewujudkannya?

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membahas dan memberlakukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang dianggap krusial demi konsistensi arah pembangunan nasional dan telah disepakati seluruh fraksi

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Pemkab Banyuasin mempercepat implementasi Satu Data Banyuasin dengan memanfaatkan aplikasi Romantik. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan tata kelola data akurat, terpadu, dan mudah diakses demi pembangunan daerah yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto bertemu Ratu Maxima bahas transformasi inklusi dan kesehatan keuangan di Indonesia, menegaskan komitmen mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan penuh dalam menjalankan program strategis Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, demi kemakmuran rakyat.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan PPHN krusial untuk memastikan pembangunan nasional berkelanjutan dan konsisten, menjawab kekhawatiran publik atas arah pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai keberhasilan 99,99% dari 1,4 miliar porsi, meski ada insiden keracunan. Mengapa kritik dinilai tidak proporsional?

Meski alami pemangkasan TKD Pemkot Semarang hingga Rp442 miliar, program prioritas dipastikan tetap berjalan. Bagaimana strategi fiskal adaptif Pemkot Semarang?

Menteri Koordinator AHY menginisiasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk menertibkan kendaraan ODOL, kunci mewujudkan Logistik Berkelanjutan dan zero ODOL 2027.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Pedoman Penyusunan APBD 2026 harus sinkron dengan kebijakan nasional. Simak poin-poin penting dan hal baru yang wajib diperhatikan pemerintah daerah!

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pegunungan mengusulkan tiga konsep strategis untuk Percepatan Pembangunan Papua, termasuk Rencana Aksi 2025-2030 dan penguatan kelembagaan. Simak selengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajukan 4.289 pegawai honorer untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada 2025. Bagaimana proses dan dampaknya bagi ribuan non-ASN?

Kemendagri dan Kemenkumham berkolaborasi erat dalam harmonisasi produk hukum daerah. Apa dampak positifnya bagi implementasi program pemerintah pusat dan inovasi di daerah?

Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik sepakat menghapus tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Apa alasan di baliknya?