Keras! Rieke PDIP Soroti PBI BPJS Nonaktif: Data Kemiskinan Indonesia Mengejutkan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia menyoroti lemahnya integrasi dan pembaruan data PBI BPJS Kesehatan sebagai akar masalah ketidaktepatan sasaran. Mengapa sistem pendataan menjadi sorotan utama?

Rapat digelar di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggapan langsung DPR terhadap keresahan masyarakat.

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap akurasi data negara, khususnya data penerima bantuan sosial (bansos).

Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.

Anggota DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi segera melakukan pemutakhiran data jaminan kesehatan warga miskin menyusul tingginya angka kesakitan dan jutaan warga belum tercover JKN PBI.

Pemerintah berencana menghapus tunggakan JKN mandiri yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah ini disambut positif legislator, akankah meringankan beban masyarakat?

Rieke, yang juga merupakan inisiator Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti subsidi Pertamina untuk fakir miskin yang tidak tepat sasaran

Dia juga meminta PPATK untuk bergerak membongkar adanya indikasi permainan data bansos fiktif

LPSK menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan penuh kepada keluarga korban perampokan dan pembunuhan di Jatibening, Bekasi, memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai aturan.

Menurut data Bank Indonesia, remitansi yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar USD 15,7 miliar atau sekitar Rp253 triliun.

DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut demi memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Kedatangannya bertujuan untuk meminta perlindungan bagi keluarga mendiang Ermanto Usman (65), pensiunan JICT yang menjadi korban pembunuhan tragis di Bekasi.

Kasus kekerasan terhadap ART tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dan harus diproses pidana secara tegas.

Anggota Komisi XIII DPR RI menyuarakan harapan agar pelaku kasus kematian NS Sukabumi, bocah 12 tahun yang diduga dianiaya ibu tiri, dihukum berat dengan pasal berlapis, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Otorita IKN memastikan Fasilitas Kesehatan IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) siap melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan layanan optimal dan jaminan sosial lengkap, menjamin kesejahteraan di ibu kota baru.

Jaya Negara menyatakan, bahwa dirinya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Sosial.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Wali Kota Bandung Farhan tidak main-main. Ia akan menindak tegas pimpinan rumah sakit yang menolak pasien BPJS PBI.