Minim Tenaga Ahli Gizi, Pemerintah Buka Peluang untuk 5 Program Studi di Dapur MBG

Saat ini, banyak dapur MBG yang bersaing untuk mendapatkan posisi ahli gizi, yang semakin sulit ditemukan.

Pemerintah telah melonggarkan persyaratan bagi ahli gizi yang bertugas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini, posisi tersebut dapat diisi oleh sarjana (S1) dari lima program studi di bidang kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui bahwa jumlah ahli gizi yang tersedia saat ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Dia juga menyebutkan dua jurusan yang dapat mengisi posisi tersebut.

"Kalau ahli gizi enggak ada, memang boleh juga sih masuk Sarjana Kesehatan (Masyarakat), kan dia juga belajar gizi. Sama Sarjana Teknologi Pangan, itu kan dia belajar gizi juga," ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi merupakan hal yang sangat penting untuk operasional dapur SPPG, bersamaan dengan pegawai dapur dan akuntan. Namun, saat ini, setiap dapur MBG sedang bersaing untuk mendapatkan posisi ahli gizi yang semakin langka. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperluas kriteria untuk pekerjaan ini.

"Untuk ahli gizi selama ini selalu Sarjana Ilmu Gizi. Nah sekarang boleh Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Teknologi Pangan, Sarjana Pengolahan Makanan, Sarjana Keamanan Pangan. Jadi ada lima program studi yang bisa mengisi ahli gizi, tapi ahli gizi wajib ada di SPPG," tegasnya.

Dadan menjelaskan bahwa setiap unit dapur MBG harus memiliki seorang ahli gizi. Dengan demikian, total kebutuhan ahli gizi untuk program Makan Bergizi Gratis mencapai minimal 16.630 orang.

"Sesuai dengan SPPG, satu per SPPG. Jadi kalau sekarang ada 16.630 (dapur MBG), ya butuh 16.630 (orang ahli gizi)," kata Dadan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui program ini.

Rp 900 miliar setiap hari untuk mendukung Program MBG 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan mulai dilaksanakan pada awal Januari 2026, dengan anggaran belanja harian mencapai Rp 900 miliar.

"Tahun depan kita akan lanjut dengan program makan bergizi gratis. Dan tahun depan satu hari di bulan Januari itu kami akan mengirimkan atau menggunakan uang per hari Rp 900 miliar," ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN yang berlangsung di Park Hyatt, Jakarta, pada Senin (1/12/2025).

Jumlah anggaran tersebut akan berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang langsung mengalir sejak hari pertama, bahkan sebelum kementerian lain mulai melakukan belanja anggaran tahunannya. "Jadi, ketika Kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG," jelasnya.

Dadan Hindayana juga menambahkan bahwa 24 ribu Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025, sehingga pencairan bantuan dan distribusi makanan dapat dilakukan tanpa adanya jeda administrasi. Ini menunjukkan bahwa BGN akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme belanja kementerian dan lembaga lainnya yang biasanya memerlukan waktu.

Dengan belanja harian yang besar, diperkirakan daya beli masyarakat dan perputaran uang di tingkat akar rumput akan mengalami peningkatan yang signifikan.

85 persen dari total belanja digunakan untuk membeli bahan pangan

Dari total belanja harian sebesar Rp 900 miliar, sebanyak 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku pangan. Sebagian besar dari belanja tersebut, yakni 95 hingga 99 persen, merupakan produk yang berasal dari pertanian domestik. "

Jadi, Rp 900 miliar itu 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya adalah 95-99 persen produk-produk pertanian," ujarnya.

Selain itu, 10,5 persen dari total belanja harian tersebut akan dialokasikan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat. Menurutnya, ini merupakan sebuah dorongan ekonomi yang cukup signifikan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2026.