Pemkab Bangka Tengah Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan Sektor Informal

Bupati Bangka Fery Insani menandatangani MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, menegaskan perlindungan ketenagakerjaan esensial demi rasa aman pekerja di tengah dinamika dunia kerja.

Gubernur Bali Wayan Koster mendesak percepatan cakupan BPJS Tenaga Kerja Pekerja Rentan Bali, termasuk rohaniawan, petani, dan nelayan, demi mencapai perlindungan sosial menyeluruh. Apa langkah selanjutnya?

Kabupaten Purwakarta mengambil langkah progresif dengan melindungi 19.800 pekerja informal melalui program "1 Desa 100 Perlindungan" BPJS Ketenagakerjaan, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang berisiko tinggi.

Sebanyak 3.750 pelaku UMKM di Babel kini terlindungi jaminan sosial. Pemprov Babel berikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan gratis, tingkatkan keamanan kerja.

Pemprov Sumsel serius tingkatkan perlindungan tenaga kerja formal dan informal di 17 kabupaten/kota melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana upaya mereka menjangkau jutaan pekerja untuk menjamin keamanan sosial?

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius lindungi nelayan. Sebanyak 1.400 nelayan di Bangka Tengah kini diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana program Asuransi Nelayan Bangka Tengah ini bekerja?

BPJAMSOSTEK Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan pekerja rentan BPJAMSOSTEK, dengan peningkatan signifikan cakupan kepesertaan. Simak bagaimana kolaborasi pemerintah daerah berperan besar dalam upaya ini.

Kartu BPJS Ketenagakerjaan langsung diserahkan kepada pekerja rentan oleh Pemkot Makassar.

BPBD Bangka Tengah bergerak cepat menyalurkan **bantuan angin kencang Bangka Tengah** berupa terpal dan asbes kepada belasan rumah warga di Lubuk Besar dan Koba yang terdampak cuaca ekstrem pada Rabu (4/3/2026).

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah menjalin kerja sama pendampingan hukum untuk memastikan kebijakan dan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan rasa aman bagi aparatur pemerintah.

Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda mendesak perpanjangan Dermaga TPI Batu Belubang hingga 300 meter. Langkah ini krusial untuk efisiensi nelayan, menekan harga ikan di pasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menyoroti keberhasilan budidaya semangka sebagai tanaman tumpang sari di lahan sawit, menunjukkan prospek ekonomi semangka yang signifikan bagi petani dengan hasil panen mencapai 80 ton.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel melakukan harmonisasi lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menegaskan Penanganan Stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan untuk mencapai target penurunan signifikan pada tahun 2026.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit dan Baznas Kotim hadirkan perlindungan pekerja rentan di Kalimantan Tengah, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

BPJS Ketenagakerjaan Cikarang gencar merangkul pekerja rentan desa di Kabupaten Bekasi. Upaya jemput bola ini memastikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, mewujudkan cakupan universal di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Makassar terus memperluas cakupan Perlindungan Pekerja Makassar melalui BPJAMSOSTEK, menargetkan Universal Coverage Jamsostek pada tahun 2026 dengan fokus pada pekerja rentan.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw melakukan pemutakhiran data BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memastikan implementasi program perlindungan sosial bagi tenaga kerja berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Sorong dan BPJS Ketenagakerjaan bersinergi memperkuat perlindungan jaminan sosial Sorong bagi 69 ribu pekerja, termasuk kelompok rentan, demi kesejahteraan dan rasa aman.

BPJS Ketenagakerjaan NTT menargetkan 50.000 pekerja rentan sektor informal di Nusa Tenggara Timur akan menerima Bantuan Iuran Jamsos Ketenagakerjaan NTT 2026 selama 12 bulan penuh sebagai wujud perlindungan sosial.