Polda Papua Antisipasi Gangguan Keamanan 2026, Fokus Utama Papua Pegunungan

Kapolda Papua Irjen Polisi Patrige Renwarin tegaskan Polda Papua antisipasi gangguan keamanan di wilayahnya pada 2026, terutama di Papua Pegunungan, dengan fokus pada pendekatan humanis dan penegakan hukum.

Polda Papua telah menyatakan kesiapannya untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang diperkirakan akan terjadi sepanjang tahun 2026. Kapolda Papua, Irjen Polisi Patrige Renwarin, secara khusus menyoroti ancaman dari kelompok bersenjata dan kelompok kriminal politik. Antisipasi ini menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas dan ketertiban di seluruh wilayah hukum Polda Papua, termasuk tiga provinsi baru di sana.

Prediksi gangguan keamanan ini difokuskan terutama pada wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan salah satu dari tiga provinsi di bawah yurisdiksi Polda Papua. Wilayah ini memiliki delapan Polres yang tersebar di berbagai kabupaten, menjadikannya area yang memerlukan perhatian ekstra. Penegasan ini disampaikan Kapolda di Jayapura, Papua, pada hari Kamis, menyoroti kompleksitas situasi keamanan di sana.

Langkah antisipasi yang diambil Polda Papua tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis. Pihak kepolisian berencana menggandeng pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai pihak terkait lainnya untuk bersama-sama menciptakan kondisi aman. Tujuannya adalah agar masyarakat dan kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan dapat menyadari pentingnya menjaga perdamaian.

Tantangan Keamanan di Papua Pegunungan

Provinsi Papua Pegunungan diidentifikasi sebagai wilayah yang paling rentan terhadap gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata pada tahun 2026. Kapolda Patrige Renwarin menegaskan bahwa aktivitas kelompok-kelompok ini diprediksi masih akan mewarnai situasi keamanan di sana. Ini menjadi perhatian serius mengingat karakteristik geografis dan sosial budaya wilayah tersebut yang kompleks.

Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat 104 kasus gangguan keamanan yang melibatkan kelompok bersenjata di wilayah hukum Polda Papua. Insiden-insiden ini menyebabkan total 94 orang meninggal dunia, termasuk 15 personel TNI-Polri yang gugur dalam tugas. Angka ini mencerminkan tingkat kekerasan yang signifikan dan menjadi dasar kuat bagi upaya antisipasi.

Jika dirata-rata, frekuensi gangguan keamanan bersenjata terjadi hampir setiap tiga hari sekali, dengan korban jiwa rata-rata satu orang per kejadian. Statistik ini menunjukkan bahwa masalah keamanan di Papua, khususnya Papua Pegunungan, adalah isu yang berkelanjutan dan memerlukan strategi penanganan yang komprehensif. Oleh karena itu, Polda Papua terus berupaya memperkuat keamanan di daerah rawan tersebut.

Strategi Pendekatan Humanis dan Penegakan Hukum

Untuk meminimalisir gangguan keamanan yang terjadi, Polda Papua akan mengedepankan strategi pendekatan humanis. Pendekatan ini melibatkan kerja sama erat dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta para pihak terkait di wilayah tersebut. Tujuannya adalah membangun komunikasi dan pemahaman bersama untuk menjaga stabilitas keamanan.

Melalui pendekatan humanis, diharapkan kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan dapat menyadari dampak negatif dari tindakan mereka. Kesadaran ini penting agar mereka tidak lagi melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat luas. Polda Papua percaya bahwa dialog dan edukasi dapat menjadi kunci utama.

Meskipun demikian, Kapolda Patrige Renwarin juga menegaskan bahwa penegakan hukum akan tetap menjadi pilihan terakhir jika pendekatan humanis tidak berhasil. Apabila gangguan keamanan terus berlanjut, aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga di seluruh wilayah.

Ancaman Kelompok Kriminal Politik

Selain kelompok bersenjata, Polda Papua juga mewaspadai potensi gangguan keamanan dari kelompok kriminal politik. Kelompok-kelompok seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) diprediksi dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Aktivitas mereka seringkali berkaitan dengan isu-isu politik yang dapat memicu ketegangan.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal politik ini berpotensi menciptakan situasi yang tidak kondusif dan mengganggu ketenangan masyarakat. Oleh karena itu, Polda Papua terus memantau pergerakan dan propaganda yang disebarkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga perdamaian.

Kapolda Patrige Renwarin berharap bahwa melalui pendekatan humanis yang melibatkan pemerintah daerah dan para pihak terkait, rasa aman di masyarakat dapat terwujud. Kolaborasi ini diharapkan mampu meredam potensi konflik dan membangun kepercayaan antara aparat keamanan dengan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang damai dan stabil bagi seluruh warga Papua.

Sumber: AntaraNews