Dana Desa

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
DPMK Biak Numfor Alokasikan 20% Dana Desa 2025 untuk Penanganan Stunting Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Biak Numfor mengumumkan alokasi 20% Dana Desa 2025 untuk penanganan stunting, fokus pada kesehatan dasar dan gizi anak di kampung.

{{caption}}
Wow, Realisasi TKD Kalsel Capai 77,92 Persen hingga September 2025: Dorong Stabilitas Fiskal Daerah!

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

{{caption}}
Wow! Realisasi Belanja Negara NTB Tembus Rp19,60 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya

Kantor Wilayah DJPb NTB melaporkan Realisasi Belanja Negara NTB mencapai Rp19,60 triliun per September 2025, melebihi 70% pagu APBN. Apa saja sektor yang didanai?

{{caption}}
APDESI Sulsel Soroti Skema 30 Persen Dana Desa Jadi Jaminan Kopdes Merah Putih

APDESI Sulsel menilai skema tersebut berpotensi bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ekonomi desa, dan tata kelola dana desa.

{{caption}}
Trivia Anggaran: Rp50 Juta per RT Kukar Digelontorkan, Targetkan Entaskan Kemiskinan hingga Dorong Inovasi Warga

Pemerintah Kutai Kartanegara mengalokasikan Rp50 juta per RT Kukar untuk pengentasan kemiskinan dan berbagai kegiatan inovatif. Simak bagaimana dana ini mengubah wajah RT!

{{caption}}
Kajati Aceh: Jangan Ragu Salurkan Dana Desa untuk Stunting, Manfaatkan Bidang Datun!

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Yudi Triadi, menegaskan kepala desa di Nagan Raya tak perlu ragu menyalurkan dana desa untuk stunting, bahkan menawarkan konsultasi hukum untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

{{caption}}
Fakta Mengejutkan: Kejagung Ikut Awasi Pengelolaan KDMP Dana Desa di Babel, Ada Apa?

Kejaksaan Agung RI kini turut memantau pengelolaan KDMP Dana Desa di Bangka Belitung. Mengapa pengawasan ketat ini diperlukan dan apa dampaknya bagi ekonomi desa?

{{caption}}
Ekonom Ingatkan Risiko Gagal Bayar 5% di Kopdes Merah Putih, Dana Desa Jadi Jaminan?

Ekonom Celios mendesak kehati-hatian dalam pengelolaan dana Kopdes Merah Putih yang berpotensi gagal bayar 5%, dengan dana desa sebagai jaminan. Apa dampaknya bagi pembangunan?

{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkumham Babel Harmonisasi Empat Raperbup Belitung Timur Demi Efektivitas Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

{{caption}}
Fakta Unik: 20% Pendapatan Koperasi Desa Merah Putih Dialokasikan untuk Anggaran Pemerintah Desa

Pemerintah menetapkan 20% pendapatan Koperasi Desa Merah Putih akan dialokasikan ke anggaran desa. Kebijakan ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan.

Trending Now