Dana Desa

Polres Kolaka menetapkan seorang kepala desa sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan potensi kerugian negara mencapai Rp800 juta. Simak detail penyelidikan dan ancaman hukumannya yang serius.

Polres Seram Bagian Timur menyerahkan dua tersangka kasus Korupsi Dana Desa Ainena tahun anggaran 2021-2023 yang merugikan negara hingga Rp1,16 miliar, menandai kelengkapan berkas perkara.

Pemerintah Kabupaten Bantul segera mengumpulkan bendahara kalurahan untuk memperkuat **pengelolaan keuangan desa Bantul** dan mencegah penyelewengan dana, menyusul kasus dugaan korupsi di Wonokromo Pleret.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya memastikan pengembangan Kopdes Merah Putih terus berlanjut tahun 2026 untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah.

Tersendatnya penyaluran dana tersebut merupakan dampak langsung dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Pemerintah memastikan Anggaran Kesejahteraan 2026 akan melonjak menjadi Rp1.300 triliun, tidak hanya untuk bantuan sosial konsumtif, melainkan juga untuk mencetak aset produktif fisik desa melalui skema 80.000 koperasi baru.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan Program Rp100 Juta per RT mulai tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pernyataannya itu merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Dinas PMD Rejang Lebong melaporkan satu desa gagal ajukan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2025, sementara 101 desa lainnya terkendala PMK 81/2025 yang membatasi penggunaan dana.

FH ditetapkan sebagai tersangka setelah yang bersangkutan dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Kantor Wilayah DJPb NTB melaporkan Realisasi Belanja Negara NTB mencapai Rp19,60 triliun per September 2025, melebihi 70% pagu APBN. Apa saja sektor yang didanai?

APDESI Sulsel menilai skema tersebut berpotensi bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ekonomi desa, dan tata kelola dana desa.

Pemerintah Kutai Kartanegara mengalokasikan Rp50 juta per RT Kukar untuk pengentasan kemiskinan dan berbagai kegiatan inovatif. Simak bagaimana dana ini mengubah wajah RT!

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Yudi Triadi, menegaskan kepala desa di Nagan Raya tak perlu ragu menyalurkan dana desa untuk stunting, bahkan menawarkan konsultasi hukum untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Kejaksaan Agung RI kini turut memantau pengelolaan KDMP Dana Desa di Bangka Belitung. Mengapa pengawasan ketat ini diperlukan dan apa dampaknya bagi ekonomi desa?

Ekonom Celios mendesak kehati-hatian dalam pengelolaan dana Kopdes Merah Putih yang berpotensi gagal bayar 5%, dengan dana desa sebagai jaminan. Apa dampaknya bagi pembangunan?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Pemerintah menetapkan 20% pendapatan Koperasi Desa Merah Putih akan dialokasikan ke anggaran desa. Kebijakan ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan.

Pemkab Sorong menetapkan dana desa sebagai jaminan kredit macet Kopdes Merah Putih Sorong, dengan alokasi 30%. Kebijakan ini bertujuan agar koperasi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.