Dana Desa
Berita Utama


- dana alokasi khususRealisasi TKD Sulsel Capai Rp3,9 Triliun Akhir Januari 2026, Perkuat Fiskal Daerah




- berita updateAturan Baru Menkeu Purbaya: 58 Persen Dana Desa 2026 Digunakan untuk Bangun Koperasi Desa Merah Putih

- aceh utaraInovasi Kades Krueng Lingka: Bangkitkan Ekonomi Desa Pasca Banjir Melalui KDMP dan Industri Kelapa


- aceh baratPemkab Aceh Barat Beri Ultimatum Keras: 50 Kades Wajib Kembalikan Dana Desa Rp40,9 Miliar atau Dipecat

Berita Terbaru
Berita Populer
Pemakaman Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir Diwarnai Hujan dan Haru
Mengenang Momen Kocak Pernikahan Vidi-Sheila, Mulai dari Pacaran Bertahun-Tahun Hingga Pemotongan Kue
Anya Geraldine Ungkap Vidi Aldiano Adalah Support System Nomor Satu di Tengah Duka Mendalam
Tantri Kotak Kenang Kebaikan Vidi Aldiano Usai Meninggal Dunia
Perjuangan Vidi Aldiano, Bertahun-Tahun Melawan Kanker Ginjal yang Menyebar dengan Cepat
Berita Utama Lainnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Biak Numfor mengumumkan alokasi 20% Dana Desa 2025 untuk penanganan stunting, fokus pada kesehatan dasar dan gizi anak di kampung.

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Kantor Wilayah DJPb NTB melaporkan Realisasi Belanja Negara NTB mencapai Rp19,60 triliun per September 2025, melebihi 70% pagu APBN. Apa saja sektor yang didanai?

APDESI Sulsel menilai skema tersebut berpotensi bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ekonomi desa, dan tata kelola dana desa.

Pemerintah Kutai Kartanegara mengalokasikan Rp50 juta per RT Kukar untuk pengentasan kemiskinan dan berbagai kegiatan inovatif. Simak bagaimana dana ini mengubah wajah RT!

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Yudi Triadi, menegaskan kepala desa di Nagan Raya tak perlu ragu menyalurkan dana desa untuk stunting, bahkan menawarkan konsultasi hukum untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Kejaksaan Agung RI kini turut memantau pengelolaan KDMP Dana Desa di Bangka Belitung. Mengapa pengawasan ketat ini diperlukan dan apa dampaknya bagi ekonomi desa?

Ekonom Celios mendesak kehati-hatian dalam pengelolaan dana Kopdes Merah Putih yang berpotensi gagal bayar 5%, dengan dana desa sebagai jaminan. Apa dampaknya bagi pembangunan?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Pemerintah menetapkan 20% pendapatan Koperasi Desa Merah Putih akan dialokasikan ke anggaran desa. Kebijakan ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan.



















