Puan: Pembahasan RUU KUHAP Tak Terburu-buru dan Libatkan Publik

DPR resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), menjadi Undang-undang.

Rapat paripurna pengesahan RKUHAP digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025).

Puan Maharani menegaskan proses penyusunan RKUHAP telah memenuhi unsur partisipasi bermakna.

Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Dr. Andi Asrun mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KUHAP, yang krusial sebagai peraturan pelaksana KUHP Nasional.

Puan mengatakan bahwa DPR tidak akan terburu-buru membahas keempat RUU tersebut. DPR disebut ingin pembahasan melibatkan partisipasi publik.

Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

Polda Bali berhasil meringkus dua pelaku vandalisme bendera Merah Putih di Jembrana. Aksi pencoretan bendera ini dipicu kekhawatiran RUU KUHAP.

Politisi Gerindra ini menilai kritik tersebut muncul karena para pengeritik tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu masih akan dibicarakan nanti.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pidato pembukaan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

Momen kehangatan Megawati PDIP terekam usai Rakernas I 2026, Ketua Umum PDIP itu dicium Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Simak detail kebersamaan keluarga di acara penting partai.

Senyum semringah tampak di wajah Megawati usai menerima ciuman dari dua anaknya.