Rakernas PDIP Bakal Bahas Usulan Pilkada Lewat DPRD

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir di hari kedua Rakernas PDIP, disambut Prananda dan Hasto, dengan agenda fokus pada pembahasan materi dan perumusan sikap politik partai.

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Rakernas I 2026 sekaligus HUT ke-53 PDIP di Ancol. Agenda diikuti pengurus pusat hingga daerah.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi di hari pertama Rakernas setelah lebih dulu menggelar konferensi cabang.

Ganjar menyebut partainya tengah mencari hari baik untuk menyelenggarakan kongres.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar muktamar di Bali pada tanggal 24-25 Agustus besok.

Rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, memasuki hari terakhir, Minggu (26/5).

egawati meminta kader untuk menyiapkan semuanya termasuk antisipasi agar kejadian anomali di Pilpres dan Pileg 2024 tak terulang di Pilkada.

Acara Rakernas dilanjutkan dengan pembekalan dari pihak eksternal berkaitan dengan problematika bangsa.

Prananda Prabowo menekankan pentingnya tema sentral yang dibawa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.

Biaya politik yang makin mahal menjadi dasar Demokrat berubah haluan dari yang dulu mendukung Pilkada langsung, kini cukup dilakukan DPRD.

Menurut Adrian, angka penolakan tersebut tinggi atau mayoritas, sebab berada di atas 65 persen.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Pilkada langsung selama ini merupakan hak konstitusional warga Jakarta yang tidak bisa diubah secara tergesa-gesa.

Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika politik nasional kemarin, mulai dari hasil Rakernas PDIP, polemik wacana Pilkada, hingga apresiasi terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah terdampak bencana.

Jamaluddin menegaskan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

Demokrat sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD, dan tetap ingin sistem Pilkada langsung atau dipilih masyarakat.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Sementara lewat DPRD menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif.