Dprd
Berita Utama




- anggaran perumahanBanjarmasin Anggarkan Rp9 Miliar untuk Penanganan Permukiman Kumuh, Targetkan 300 Hektare Tuntas

- anti korupsiPemkab Sleman Gandeng KPK Gelar Sosialisasi Antikorupsi, Perkuat Integritas OPD dan DPRD


- berita updateDPRD DKI Usul Tempat Hiburan Malam Terlibat Narkoba Diberi Sanksi, Izin Dicabut Permanen



Berita Terbaru
Berita Populer
Ammy Amalia Ditunjuk Jadi Plt Bupati Cilacap Usai Syamsul Auliya Dicokok KPK
Mengintip Kekayaan Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK: Meroket dalam 6 Tahun, dari Ratusan Juta jadi Belasan Miliar
THR 'Panas' Bupati Cilacap buat Forkopimda: Berjumlah Rp20-100 Juta Dikemas dalam 6 Goodie Bag
Polres Cilacap Masuk Daftar Penerima THR Duit Panas Bupati Syamsul Auliya, KPK Pindahkan Pemeriksaan ke Polres Banyumas
Bupati Cilacap Perintahkan Kepala Dinas Kumpulkan THR: Rp750 Juta Masuk Kantong Pribadi, Rp515 Dibagikan ke Polisi, Jaksa hingga Pengadilan
Berita Utama Lainnya

Megawati Zebua membantah mendorong dan mencekik seorang pramugari

Kebakaran Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan diduga karena korsleting listrik.

PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Pilkada dipilih DPRD akan menghasilkan kecurangan.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

Mahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah

Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.



















