Respons DPR Soal Kasus Perundungan PPDS Unsri

Kasus tersebut mencuat setelah adanya laporan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh sejumlah senior kepada dokter junior.

Agar tak terulang kembali, Kemenkes akan melakukan beberapa langkah yang harus dijalani Rumah Sakit (RS) Pendidikan.

Rektor Unsri Palembang Taufiq Marwa mengakui telah menerima surat tembusan Kemenkes.

Para pelaku ternyata tak cuma satu, melainkan beberapa orang.

Kemenkes meminta PPDS Unsri segera menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perundungan dan menindak tegas para pelaku.

Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.

DPR berharap dengan adanya permintaan maaf ini, pihak-pihak terkait akan lebih fokus dalam memperbaiki sistem agar mencegah perundungan.

Menurut Irma, lulusan PPDS yang menjadi pelaku perundungan akan memunculkan pola pragmatis yang berdampak terhadap pasien.

Jangka waktu hukuman bagi yang bersangkutan adalah antara enam bulan sampai satu tahun jika diterapkan sanksi berat.

Kemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS

IDI Jabar memastikan praktik itu bukanlah tradisi yang seharusnya ada.

Pihak Unpad juga sedang memproses pemberian sanksi berat kepada seorang dosen pelaku bullying.

Perundungan dan pemerasan dialami korban berupa pemaksaan untuk membiayai hidup mewah pribadi seniornya.

Uya Kuya, anggota Komisi XI Fraksi PAN mengadukan tindakan bullying yang dilakukan dokter senior terhadap juniornya.

Aurelie mengaku menjadi korban child grooming sejak remaja melalui buku memoar berjudul 'Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth'.

Komisi III DPR akan segera membahas RUU Hukum Acara Perdata, yang mencakup pengaturan mengenai permohonan perampasan aset dari tindak pidana.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyatakan, RUU Perampasan Aset memang dirancang agar bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

Menurut Nurul, distribusi logistik melalui jalur udara menjadi sangat krusial mengingat kondisi geografis Aceh serta dampak banjir dan cuaca ekstrem.