Ahmad Ali Sebut PSI Bukan Partai Debt Collector, Berhentilah Jadi Partai Tukang Tagih Pengakuan dan Mahar

Ahmad Ali menegaskan, PSI tidak akan mengikuti pola lama yang sudah merusak wajah politik Indonesia.

Rakorwil PSI Maluku Utara berubah menjadi panggung kritik paling tajam tahun ini ketika Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyinggung keras praktik partai-partai yang masih gemar menagih pengakuan, meminta mahar politik, dan merasa paling berjasa atas keberhasilan kadernya sendiri.

Di hadapan ratusan kader yang memadati ruangan, Ahmad Ali menegaskan bahwa pola pikir seperti itu adalah cara berpolitik kuno yang harus ditinggalkan. "Ada partai-partai yang begitu kadernya sukses langsung berubah jadi debt collector. Minta pengakuan, minta balas budi, minta mahar, seolah-olah merekalah yang mencetak pemimpin. Padahal yang mencintai pemimpin itu rakyat, bukan struktur partai," tegasnya, disambut riuh tepuk tangan.

Ia memberi contoh langsung dari internal PSI, Erwin Sutanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai sekaligus Ketua DPW PSI Maluku Utara. "Erwin ini kerja keras, turun ke masyarakat, dan dipercaya rakyat. PSI tidak pernah menagih balik. Karena PSI paham: pemimpin itu lahir dari kerja, takdir, dan restu Allah, bukan hasil klaim sepihak partai," kata Ahmad Ali.

Lantas ia menyentil tajam partai-partai yang masih hobi menepuk dada setiap kali ada kadernya yang berhasil. "Kalau kadernya sukses, mereka langsung bilang: ‘itu karena kami’. Tapi kalau kadernya gagal, langsung cuci tangan. Jangan begitu. Berbesar hati lah. Belajarlah menghargai mereka yang bekerja dan mengharumkan nama partai," ujarnya.

Ahmad Ali menegaskan, PSI tidak akan mengikuti pola lama yang sudah merusak wajah politik Indonesia. "PSI tidak didesain untuk jadi partai tukang tagih. Kalau kader kita jadi bupati, wali kota, gubernur, biarkan dia melayani rakyat. Jangan diganggu dengan setoran, mahar, atau kewajiban mengakui jasa partai setiap lima menit. Itu memalukan," tegasnya.

Ia juga menyinggung praktik setoran politik yang selama ini menjadi rahasia umum di banyak partai. "Setoran ke partai itu saya tolak mentah-mentah. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi dan Mas Ketum Kaesang. PSI tidak akan ikut-ikutan. Kita bukan pabrik pungutan," jelasnya.

Ahmad Ali mengingatkan bahwa beberapa kader PSI sudah sukses menjadi pemimpin daerah, dan PSI bangga tanpa perlu mengklaim atau menagih apapun. "Beberapa kader kita sudah memimpin daerah. PSI berterima kasih dan bangga. Kita tidak menagih pengakuan, tidak meminta mahar. Justru kita belajar dari keberhasilan mereka. Itu baru partai yang sehat," tegasnya lagi.

Ia menutup dengan pesan keras untuk seluruh kader di seluruh Indonesia. "PSI hadir untuk mencetak pemimpin yang lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kembali pada rakyat. Bukan pemimpin yang tersandera mahar, setoran, atau utang budi palsu. Biarkan partai lain bermain di era lama, PSI tidak akan ikut," ujarnya.

Rakorwil PSI Maluku Utara menegaskan posisi PSI sebagai partai pembaharu yang tidak tunduk pada pola politik transaksional, tidak menagih balas budi, dan tidak menjadikan kader sebagai objek pungutan. PSI berdiri untuk perubahan dan pesan itu disampaikan dengan sangat jelas.