LIVE

Daftar 24 Daerah yang Wajib Pilkada Ulang, Ini Alasan dan Link Putusan MK

MK telah merampungkan 40 perkara gugatan hasil Pilkada serentak 2024.

pilkada 2024
Daftar 24 Daerah yang Wajib Pilkada Ulang, Ini Alasan dan Link Putusan MK
Daftar 24 Daerah yang Wajib Pilkada Ulang, Ini Alasan dan Link Putusan MK (merdeka.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) telah merampungkan 40 perkara gugatan hasil Pilkada serentak 2024. Totalnya, ada 26 perkara yang diperintahkan MK untuk melakukan pencoblosan ulang.

Lalu, MK juga memutuskan untuk menolak 9 perkara. Tidak menerima sebanyak 5 perkara. Dengan adanya sidang Pengucapan Putusan ini, menandakan bahwa MK telah tuntas menangani perkara PHPU Kada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan.

Terhadap semua putusan yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). 

24 Daerah Wajib Pilkada Ulang

Akademisi Unila menilai kinerja penyelenggara pemilu di Pesawaran perlu dievaluasi setelah MK membatalkan hasil Pilkada karena cacat hukum dalam verifikasi calon.
Akademisi Unila menilai kinerja penyelenggara pemilu di Pesawaran perlu dievaluasi setelah MK membatalkan hasil Pilkada karena cacat hukum dalam verifikasi calon. © 2025 Antaranews

Selain itu, dalam satu putusan MK menginstruksikan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara yaitu pada pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Puncak Jaya. 

Kemudian pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Jayapura, Mahkamah memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

Secara rinci, perkara yang diputuskan untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut. Alasan lengkapnya bisa diklik di sini:

  1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pasaman;
  2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Mahakam Ulu;
  3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Boven Digoel;
  4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Barito Utara;
  5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Tasikmalaya;
  6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Magetan,
  7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Buru;
  8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Prov. Papua;
  9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kota Banjarbaru;
  10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Empat Lawang;
  11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Bangka Barat.
  12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Serang;
  13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pesawaran;
  14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Kutai Kartanegara;
  15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kota Sabang;
  16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Kepulauan Talaud;
  17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Banggai;
  18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Gorontalo Utara;
  19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Bungo;
  20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Bengkulu Selatan;
  21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kota Palopo;
  22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Parigi Moutong;
  23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Siak;
  24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pulau Taliabu.

9 Perkara Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menindaklanjuti putusan tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. © 2025 Antaranews

Selanjutnya terhadap 9 (Sembilan) perkara lainnya, Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan seluruhnya, yaitu pada perkara sebagai berikut. Berikut link lengkapnya:

  1. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pasaman Barat;
  2. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Puncak;
  3. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Jeneponto;
  4. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Mandailing Natal;
  5. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Berau;
  6. Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Prov. Bangka Belitung;
  7. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Aceh Timur;
  8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Lamandau;
  9. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Buton Tengah;

5 Perkara Tidak Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Pilkada Mahakam Ulu 2024 karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan segera dilaksanakan.
Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Pilkada Mahakam Ulu 2024 karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan segera dilaksanakan. © 2025 Antaranews

Sementara itu,  Mahkamah memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan dari 5 (lima) perkara PHPU Kada yang diajukan, yaitu:

  1. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Mimika;
  2. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Halmahera Utara;
  3. Perkara Nomor 293/PHPU.GUB- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Prov. Papua Pegunungan;
  4. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Belu;
  5. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pamekasan;

Sebagai wujud akuntabilitas persidangan dan penanganan perkara, sidang Pengucapan Putusan tersebut dapat disimak pada kanal resmi YouTube Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, MK juga memberikan akses seluas-luasnya melalui laman mkri.id bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan masing-masing perkara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
EditorRandy Ferdi Firdaus
R
Reporter
LagiDiskon Harbolnas 1.1
LagiDiskon Harbolnas 1.1Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari DekatLihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Belasan Pelajar di Tuban Keracunan Usai Santap Ikan Pindang MBG

{{caption}}
Ahok Singgung Keuntungan Terbesar Pertamina dan Peran Anak Muda yang Kini Jadi Terdakwa

{{caption}}
Analisis Guru Besar UI Soal BoP, Antara Tarif Impor AS dan Approval Rating Prabowo

{{caption}}
Penjahit Pribadi Prabowo Bentuk Satgas Pemulihan Usai Bencana Sumatera

{{caption}}
Halaman Kantor Wali Kota Bengkulu Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Ini Penyebabnya

{{caption}}
Penjual Es Kue Jadul Korban Penganiayaan Aparat Dapat Bantuan Motor dan Modal

Topik Terkait
{{caption}}
Respons KPU Usai 2 Perkara Hasil PSU Lanjut Pembuktian di MK

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan siap menghadapi setiap gugatan hasil pemungutan suara ulang.

KPU
{{caption}}
KPU RI Pastikan PSU Gelombang Pertama Siap Digelar 22 Maret 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

PSU
{{caption}}
Daftar 24 Daerah Harus Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
Hari Ini, KPU Gelar Rapat Rekapitulasi Nasional Pascaputusan MK

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik rapat pleno mengungkap hari ini adalah batas akhir bagi KPU menggelar rekapitulasi nasional pascaputusan MK.

KPU
{{caption}}
KPU Yakin Pemungutan Suara Ulang Pileg Tak Ganggu Pendaftaran Pilkada 2024

Perintah PSU, sesuai putusan MK dilakukan 45 hari sejak dibacakan.

KPU
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

aliran uang
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

konten ai
{{caption}}
Terpilih Aklamasi, Ono Surono Kembali Pimpin PDIP Jabar Periode 2025-2030

Ono Surono kembali terpilih secara aklamasi memimpin PDIP Jabar untuk periode 2025-2030. Ia akui tantangan berat pasca Pemilu 2024, namun optimis dengan kerja kerakyatan.

jawa barat
{{caption}}
KPU Singkawang Catat Kenaikan Data Pemilih 2,66 Persen Jelang Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang merilis data pemutakhiran pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan signifikan pada data pemilih sebesar 2,66 persen dibandingkan DPT Pilkada 2024, menarik perhatian publik terhadap akura

akuntabilitas pemilu
{{caption}}
Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Pangkep jadi Tersangka Korupsi, Diduga Atur Pengadaan Pilkada 2024

Ketiga tersangka diduga bersekongkol mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp554 juta.

berita update
{{caption}}
KPU Meluncurkan Indeks Pilkada 2024, Jatim dan Jateng Jadi Provinsi dengan Partisipasi Tertinggi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah memperkenalkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024.

berita update
{{caption}}
Mengenal Sosok Inosentius Samsul, Kandidat Hakim MK yang Digantikan Adies Kadir

Selain menyetujui Adies Kadir, rapat paripurna juga sepakat mencabut Keputusan DPR yang sebelumnya sempat mencalonkan Inosentius Samsul.

adies kadir
{{caption}}
Sepak Terjang Adies Kadir, Pernah Disidang MKD DPR Kini Jadi Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun.

adies kadir
{{caption}}
Adies Kadir Diusulkan DPR Gantikan Arief Hidayat Jadi Calon Hakim MK, Golkar Ungkap Sudah Mundur dari Partai

Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR.

adies kadir
{{caption}}
Mahasiswa UMY Ajukan Uji Materi UU LLAJ Usai Kecelakaan Akibat Puntung Rokok

Seorang mahasiswa UMY mengajukan uji materi UU LLAJ ke MK setelah mengalami kecelakaan serius akibat puntung rokok, menuntut perlindungan hukum yang lebih tegas.

hak konstitusional
{{caption}}
MK Berupaya Tegakkan Keadilan Substantif, Akademisi UIN Palu Soroti Peran Pentingnya

Akademisi UIN Datokarama Palu menyoroti upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan keadilan substantif, melampaui keadilan prosedural demi menjaga keseimbangan hukum dan sosial.

constitutional complaint
{{caption}}
Membaca Kembali Putusan MK soal Makna Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan di Balik Sengketa Pers

Putusan itu tertuang dalam Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Sanksi pidana atau perdata hanya bisa ditempuh usai seluruh mekanisme di meja Dewan Pers selesai.

berita update
Trending Now