Guru Honorer

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan SK Penugasan Guru Non-ASN Gorontalo untuk melindungi hak profesional mereka, memastikan sertifikasi dan tunjangan tetap berjalan meski ada batasan pengangkatan honorer.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme upah PPPK Sumedang, termasuk insentif dan upaya peningkatan kesejahteraan guru paruh waktu yang sempat menjadi sorotan publik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah resmi melarang kepala sekolah mengeluarkan SK guru honorer baru mulai 2026. Kebijakan larangan SK guru honorer Lombok Tengah ini diambil karena kelebihan guru dan mengikuti aturan pusat.

Sebelumnya tunjangan untuk guru madrasah honorer nonsertifikasi hanya sebesar Rp 250 ribu.

Komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN semakin nyata dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjamin kepastian status serta perlindungan bagi para pendidik.

Ketua Komisi VII DPR menyoroti ketimpangan insentif dan kesejahteraan tenaga administratif pendidikan yang belum merata, mendesak Kemendikdasmen segera mengambil langkah konkret.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengalokasikan Rp92,035 miliar untuk Revitalisasi Sekolah Maluku Utara jenjang SMA, SMK, dan SLB, menandai investasi besar bagi masa depan pendidikan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya keras mengatasi kekurangan guru di Cianjur yang mencapai 6.444 orang. Bagaimana strategi Pemkab Cianjur memenuhi kebutuhan tenaga pengajar?

Asnat Nenabu, seorang Guru NTT PPPK yang telah mengabdi 36 tahun di PAUD, akhirnya diangkat setelah videonya viral dan ditanggapi Presiden. Simak kisah inspiratif dedikasinya!

Seluruh guru honorer tersebut akan dialihstatuskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik secara penuh maupun paruh waktu.

Total bantuan yang diterima setiap individu adalah Rp600.000, yang berarti Rp300.000 per bulan.

Bantuan ini menyasar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP.

Begini perbedaan sistem guru honorer di Indonesia dan negara maju yang jarang diketahui.

Artikel ini menjelaskan secara detail tentang guru honorer, mulai dari tugas dan tanggung jawab, besaran gaji, hingga perbedaannya dengan PNS.

Berikut pekerjaan sampingan yang sering dikerjakan oleh guru honorer.

Begini reaksi dua bule dengar cerita gaji guru honorer di Indonesia.

Guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1 akan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester.

Reza Arap menyumbangkan pendapatan dari YouTube untuk mendukung para guru honorer.

Sebanyak 1.394 personel gabungan dikerahkan guna mengawal Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia tersebut.

Agung juga mengatakan, jumlah guru honorer di Indonesia masih lebih banyak dari pada guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).