Hak Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyerukan umat Islam memanfaatkan Ramadhan sebagai momentum krusial memperkuat perlindungan anak, menyusul maraknya kasus kekerasan anak di Indonesia.

Indonesia mencetak sejarah dengan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Presidensi Indonesia Pimpin Sidang Dewan HAM PBB ini yang pertama sejak 2006, mengusung 'Presidensi untuk Semua' di tengah tantangan global.

Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan peningkatan status Kota Layak Anak Kudus dari Pratama menjadi Madya pada tahun 2026, dengan fokus pemenuhan indikator dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan ramah anak.

KemenPPPA mengecam keras tindakan guru yang tanggalkan pakaian siswa di Jember, menegaskan perbuatan tersebut merendahkan martabat dan berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak serta UU TPKS.

Pemerintah Kabupaten Sigi terus menggenjot Peningkatan Cakupan Adminduk Anak Sigi, memastikan setiap anak memiliki identitas resmi demi pemenuhan hak-hak dasar dan akses layanan publik.

Kasus kekerasan seksual anak di NTT pada tahun 2025 menunjukkan dominasi signifikan, dengan ratusan anak menjadi korban. Dinas P3AP2KB NTT mencatat peningkatan jumlah kasus dan mendorong pelaporan demi perlindungan korban, serta mengimbau masyarakat untuk

Pemerintah Kota Palu menyediakan akses internet gratis di LPKA Kelas II Palu, memastikan anak binaan tetap mendapatkan pendidikan digital dan literasi informasi untuk masa depan yang lebih cerah.

Surabaya Wakil Indonesia di Tokyo Global Forum on Children 2026, mempresentasikan model pembangunan kota ramah anak yang holistik dan integratif, menarik perhatian dunia dengan pendekatan inovatifnya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu bersama Pemerintah Kota Palu bersinergi perkuat pembinaan keterampilan ramah anak bagi anak binaan, wujudkan komitmen pemenuhan hak anak dan siapkan masa depan mereka.

Kasus kekerasan terhadap anak di Pantai Lakey, Dompu, kembali membuka luka lama di NTB. Mengapa Kekerasan Terhadap Anak terus berulang dan apa yang salah dengan sistem perlindungan yang ada?

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi kekerasan anak yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, berdasarkan data SNPHAR 2024.

KemenPPPA kawal penanganan kasus anak aniaya ibu hingga tewas di Medan, memastikan hak-hak anak berkonflik dengan hukum terpenuhi dan identitasnya terjaga.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti urgensi Pengawasan Anak Gim Online dan media sosial guna mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan, sekaligus menekankan peran pola asuh orang tua.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pengawasan digital anak oleh orang tua sangat penting untuk mencegah kekerasan dan membentuk karakter positif, menyusul kasus tragis di Medan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meresmikan fasilitas Daycare Kemendag, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak serta mendukung keseimbangan kerja pegawai.

Kemenham Bali salurkan bantuan sosial kepada Yayasan Peduli Anak Kanker di Denpasar, Bali. Aksi ini menegaskan komitmen perlindungan hak anak dan memberikan dukungan moral penting.

Pemerintah Kota Jakarta Barat mengevaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) 2026 untuk memperkuat komitmen daerah dan kolaborasi lintas sektor demi pemenuhan hak anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak inisiatif penggantian jam sekolah di posko pengungsian guna memastikan hak KPAI Pendidikan Darurat Bencana tetap terpenuhi bagi anak-anak korban bencana di Sumatera.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memanfaatkan momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak Jayapura, menegaskan komitmennya terhadap keamanan sosial.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus memperkuat komitmen **Pendidikan Inklusif Kobar**, memastikan setiap anak, termasuk berkebutuhan khusus, mendapat hak pendidikan yang sama.