Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat peran Puspaga dan UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, memastikan hak-hak anak terlindungi secara komprehensif.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi kekerasan anak yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, berdasarkan data SNPHAR 2024.

KemenPPPA kawal penanganan kasus anak aniaya ibu hingga tewas di Medan, memastikan hak-hak anak berkonflik dengan hukum terpenuhi dan identitasnya terjaga.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti urgensi Pengawasan Anak Gim Online dan media sosial guna mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan, sekaligus menekankan peran pola asuh orang tua.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pengawasan digital anak oleh orang tua sangat penting untuk mencegah kekerasan dan membentuk karakter positif, menyusul kasus tragis di Medan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meresmikan fasilitas Daycare Kemendag, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak serta mendukung keseimbangan kerja pegawai.

Kemenham Bali salurkan bantuan sosial kepada Yayasan Peduli Anak Kanker di Denpasar, Bali. Aksi ini menegaskan komitmen perlindungan hak anak dan memberikan dukungan moral penting.

Pemerintah Kota Jakarta Barat mengevaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) 2026 untuk memperkuat komitmen daerah dan kolaborasi lintas sektor demi pemenuhan hak anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak inisiatif penggantian jam sekolah di posko pengungsian guna memastikan hak KPAI Pendidikan Darurat Bencana tetap terpenuhi bagi anak-anak korban bencana di Sumatera.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memanfaatkan momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak Jayapura, menegaskan komitmennya terhadap keamanan sosial.

Dinsos Papua Pegunungan aktif mendorong 22 panti asuhan dan rumah singgah untuk patuh aturan, demi menjamin hak dasar anak yatim dan piatu terpenuhi secara optimal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengoptimalkan program Perlindungan Anak di 17 kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dan mencegah kekerasan.

Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen penuh terhadap Pendidikan Inklusif Singkawang, memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, aman, dan nondiskriminatif.

DP3AKB Kalsel memperkuat kapasitas masyarakat dalam upaya Kalsel Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak melalui sosialisasi, menegaskan komitmen menciptakan lingkungan aman.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya pemenuhan hak anak tersangka kasus pembakaran pesantren di Aceh, termasuk pendampingan psikologis dan pendidikan, di tengah isu bullying yang melatarbelakangi kejadian tersebut.

Pemkot Makassar serius tangani 134 kasus kekerasan seksual anak. Simak langkah preventif dan kolaboratif yang dilakukan untuk Pencegahan Kekerasan Anak di kota ini.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah wujud nyata komitmen pemerintah penuhi hak anak atas kesehatan, menjadi fondasi SDM masa depan. Apa saja dampaknya?

Menteri PPPA Arifah Fauzi gencar mendorong implementasi Pesantren Ramah Anak, sebuah inisiatif krusial untuk memastikan lingkungan pendidikan aman dan nyaman bagi seluruh santri. Apa saja poin pentingnya?

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mewujudkan Kota Ramah Anak Singkawang demi menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Penasaran bagaimana komitmen ini diwujudkan?

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya Perlindungan Anak Fasilitas Pendidikan pasca robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan lainnya. Apa langkah pemerintah selanjutnya?