Hasto Kpk

Febri menilai, judicial review, meminta fatwa MA, atau menyurati KPU untuk menindaklanjuti putusan MA adalah tindakan legal yang dijamin konstitusi.

Wiradarma menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan dari kliennya.

Menurut Maqdir hal tersebut merupakan bagian dari rencana KPK agar kubu Hasto kalah tanpa perlawanan.

Hasto mengajukan gugatan lagi setelah praperadilan yang pertamanya telah ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hasto memuji sikap profesional dari penyidik yang melontarkan 62 pertanyaan kepadanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK, pada Kamis (20/2/2025). Dia terjerat dengan dua kasus sekaligus.

Ratusan polisi menjaga ketat Gedung Merah Putih KPK untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan terkait proses pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menegaskan kedatangannya sebagai bentuk sikap kooperatif sebagai warga negara. Namun, dia menduga adanya agenda politik di balik kasus yang menjeratnya.

Sebanyak 1.000 pengacara disebut siap memberikan pendampingan dalam perkara yang menyeret nama Hasto Kristiyanto.

Menurut Effendi, justru Jokowi menjadi salah satu pihak yang membantu Hasto dari kejaran KPK di periode sebelumnya

514 DPC PDIP melayangkan gugatan terhadap penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti

Sejauh ini Hasto sudah tiga kali diperiksa KPK terkait Harun Masiku.

Kubu Hasto bahkan menyebut Megawati juga mengetahui pelaporan ke Dewas KPK dan Komnas HAM terkait penyitaan buku dan handphone dilakukan penyidik KPK.

Pelaporan ke Dewas KPK dan Komnas HAM itu buntut penyitaan sejumlah barang dan handphone Hasto dan asistennya yang bernama Kusnadi oleh penyidik KPK.

Tim penyidik KPK mendadak menyita handphone Kusnadi dengan dalih dipanggil orang Hasto.

Penasihat hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Berty Talapessy menilai pemeriksaan kliennya dilakukan penyidik KPK merupakan kejahatan hukum.