Huntap

Proses rekonstruksi Aceh pasca banjir bandang November 2025 di Desa Tetingi, Gayo Lues, diwarnai polemik pungutan hunian sementara (huntara) dan distribusi bantuan yang tidak merata, mengancam integritas pemulihan.

Keberhasilan merelokasi seluruh pengungsi di Sumut dan di Sumbar ini tidak terlepas dari percepatan pembangunan huntara.

Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian.

Tito menjelaskan, untuk pembangunan huntap di luar kompleks akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab Bandung Barat) intensifkan pendataan awal untuk relokasi korban longsor Cisarua, memastikan hunian baru yang aman dan layak bagi warga terdampak bencana.

Sebanyak 117 unit huntara yang telah rampung tersebut kini mulai dihuni oleh warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang.

Enam tahun pascabencana 2020, ratusan penyintas di Lebak masih menanti realisasi hunian tetap yang layak. BPBD Lebak mendesak pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 315 unit huntap.

Warga terdampak banjir di Aceh Tamiang mulai menempati hunian sementara yang dibangun melalui kerja sama Danantara dan PT PP Persero Tbk.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait memulai Pembangunan Hunian Tetap Tapteng bagi warga terdampak bencana, menandai langkah penting pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah.