Kasus Korupsi

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan Fadillah Marik, eks Kadis Pertambangan Bengkulu Utara 2007, sebagai tersangka ke-14 dalam kasus korupsi tambang batubara PT Ratu Samban Mining dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 triliun. Simak detail keterlibatannya

Tersangka menerbitkan izin akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) kepada perorangan di atas lahan. Padahal aset tersebut milik Pemkab Karo.

JS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy periode 2018 hingga 2024.

Bupati Koltim Abd Azis nonaktif memilih tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan korupsi RSUD Koltim, menegaskan komitmen mempercepat proses hukum dan membuktikan fakta di persidangan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan kerugian negara sebesar Rp246 miliar dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Inti Alasindo Energy. Simak detail penyimpangan yang menyebabkan Kerugian Negara Kasus Jual Beli G

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Danny berharap agar Presiden memberikan perhatian khusus pada kasus yang sedang menimpanya.

Erwin sebelumnya ditetapkan Kejari Bandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu dukungan dari Pansus Haji DPR RI dan seruan reformasi tata kelola haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023–2024, membuat publik

Gunungan uang pecahan Rp100.000 tersebut menghiasi latar belakang tempat berdirinya Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menyampaikan laporan.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Januari 2025.

Total duit hasil rampasan dari koruptor senilai Rp6,62 triliun dipamerkan. Nilai tersebut disebut Presiden Prabowo bisa untuk membangun 100.000 rumah rakyat.

Kejaksaan Agung resmi berhentikan sementara Kajari HSU dan dua jaksa lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK, memicu pertanyaan tentang integritas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.258.339.271.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara menerima uang hingga Rp1,5 miliar dari dugaan korupsi, melibatkan pemerasan dan pemotongan anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Dugaan Korupsi Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu mencapai Rp1,5 miliar, melibatkan pemerasan, pemotongan anggaran, dan penerimaan lainnya yang terungkap dari OTT pada Desember 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menerima suap dan penerimaan lain hingga Rp14,2 miliar, menguatkan dugaan korupsi Bupati Bekasi yang terungkap pasca-OTT pada 18 Desember 2025.

Kejaksaan Agung telah mengonfirmasi adanya jaksa yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Banten, dengan berkas perkara dua terduga telah dilimpahkan ke Kejagung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen penuh terhadap transparansi penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banten yang melibatkan seorang jaksa.