Bumd

Ketua Komisi II DPR RI menekankan penguatan tata kelola pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta peran BUMD dalam meningkatkan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi Pusat Distribusi Barang Kaltim untuk memangkas rantai pasok panjang, mengendalikan inflasi, dan mendorong produk lokal yang berkelanjutan.

Kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) senilai miliaran rupiah mulai disidangkan, berawal dari pengaduan PDAM Saumlaki.

Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi aktif memasok air bersih bagi korban banjir di berbagai wilayah, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi di tengah dampak bencana.

Kerja sama strategis antara Perumda MGS Badung dan PT Food Station Tjipinang Jaya bertujuan memperkuat ketahanan pangan Badung melalui penyediaan beras dan pengembangan bisnis, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Natuna dari Embung Sebayar telah rampung, siap tingkatkan pasokan air bersih di wilayah perbatasan, namun tantangan operasional menanti.

Akademisi Undana Kupang dorong optimalisasi program prioritas dan potensi daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT 2026. Langkah ini krusial kurangi ketergantungan transfer pusat.

Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi penurunan nilai aset BIJB Kertajati yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumda PAM Jaya berhasil melayani 1,17 juta pelanggan dengan cakupan layanan mencapai 80,24 persen di DKI Jakarta per akhir 2025, menunjukkan peningkatan pesat dibanding era sebelumnya.

Pemerintah Aceh fokus sepenuhnya pada Pemulihan Ekonomi Pasar di wilayah dataran tinggi pascabencana banjir bandang dan longsor, mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat.

PAM Jaya bagikan 2.000 paket sembako gratis di Kampung Muka, Jakarta Utara, yang semula direncanakan tebus murah. Wagub Rano Karno hadir, ada apa di balik kegiatan ini?

Kementerian ESDM mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan BUMD, koperasi, atau UMKM untuk Pengelolaan Sumur Rakyat. Verifikasi 34 ribu sumur sedang berjalan, akankah ini meningkatkan lifting migas nasional?

Pemprov Gorontalo serius genjot Peningkatan PAD Gorontalo melalui pengawasan intensif Itjen Kemendagri hingga Oktober 2025, fokus pada BMD dan BUMD. Akankah target tercapai?

DPRD Semarang tegaskan Pemberhentian Direksi BUMD Semarang harus sesuai Permendagri 37/2018, bukan keputusan politis. Ada indikasi audit, akankah ada pergantian direksi?

Anggota DPR Novita Hardini menyoroti pentingnya menjaga mutu beras hingga konsumen akhir. Desakan ini muncul setelah aspirasi masyarakat, di tengah apresiasi kenaikan HET beras.

Mendagri berharap seminar internasional ini dapat menjadi momentum untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam membangun BUMD yang sehat.

DPRD Kalsel serius garap Raperda Penambahan Modal Bank Kalsel. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.

Perumda PAM Jaya menegaskan bahwa rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya tidak akan berdampak pada kenaikan tarif air bersih di Jakarta, sebab mekanisme penetapan tarif sepenuhnya di bawah kendali pemerintah.

DPRD DKI Jakarta menilai keputusan alih kelola air PAM Jaya dari swasta adalah langkah tepat setelah 25 tahun pengelolaan yang kurang maksimal. Simak alasannya!

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyoroti serius investasi Bank Aceh Syariah senilai Rp7 triliun lebih di luar daerah, mempertanyakan komitmen bank terhadap ekonomi lokal dan UMKM. Ada apa sebenarnya di balik Investasi Bank Aceh Syariah ini?