Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan Indonesia telah memasuki fase krisis iklim dan mendorong percepatan transisi energi terbarukan.

Tahun 2025 menunjukkan paradoks multilateralisme yang mencolok, di mana dunia semakin saling tergantung namun kepercayaan antarnegara justru kian menipis, menguji efektivitas kerja sama global.

Empat daerah di Sulawesi Tengah telah mengalokasikan Anggaran Berbasis Ekologis sejak 2021-2022, menunjukkan komitmen serius terhadap keberlanjutan lingkungan di tengah krisis iklim.

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menerjunkan tim untuk mengkaji bencana Banjir Bandang Sumatera yang melanda tiga provinsi, menyoroti dampak krisis iklim dan pentingnya konservasi.

Aksi kolaboratif penanaman 1.300 pohon oleh UPTD Tahura Sulteng dan ROA bertujuan menjaga kelestarian alam dan lingkungan di Sulawesi Tengah, menarik perhatian publik akan pentingnya konservasi.

Pemerintah Indonesia menegaskan Prioritas Adaptasi Iklim COP30 harus setara mitigasi, mendesak komitmen pendanaan global yang jelas untuk negara rentan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Save the Children meluncurkan kampanye "Aku, Kamu, dan Kita Bumi" untuk mengajak anak-anak melindungi Bumi. Inisiatif ini menekankan peran vital anak-anak dalam aksi iklim dan kesadar

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengajak seluruh anak di Indonesia untuk aktif mengambil peran dalam menjaga bumi dan menghadapi krisis iklim, didasari riset yang menunjukkan anak-anak paling rentan terdampak.

Duta Besar Belanda Marc Gerritsen membuka Pameran World Press Photo 2025 di Jakarta, menampilkan potret dunia apa adanya dari kehancuran Gaza hingga perjuangan di Amazon.

Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perlindungan hutan tropis dunia dengan berpartisipasi aktif di Tropical Forest Forever Facility (TFFF) dan siap berinvestasi 1 miliar dolar AS.

Pertamina Patra Niaga memberdayakan petani di Denpasar untuk mengatasi krisis iklim dan alih fungsi lahan Denpasar yang masif, menyusutkan 100 hektare lahan pertanian.

MPR RI dan Emil Salim Institute selenggarakan ICCF 2025 di Jakarta, forum krusial untuk merumuskan solusi kolaboratif menghadapi krisis iklim yang kian mendesak. Apa saja yang akan dibahas?

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyerap aspirasi akademisi Unair untuk memperkuat RUU Lingkungan dan Energi Terbarukan, memastikan produk hukum berbasis riset demi masa depan berkelanjutan.

Dosen Fikom Unpad Dr. Iriana Bakti menyoroti urgensi Komunikasi Lingkungan yang efektif di Jawa Barat, provinsi yang rawan cuaca ekstrem, untuk menjembatani pemangku kepentingan dan mencapai keberlanjutan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyerukan Kolaborasi Atasi Krisis Iklim dan banjir antarwilayah, menekankan pentingnya sinergi hulu-hilir demi keberlanjutan lingkungan.

Kementerian Agama (Kemenag) gagas konsep Ekoteologi untuk hadapi krisis iklim, menekankan kesadaran spiritual dan kolektif. Bagaimana ajaran agama dapat menjadi solusi nyata bagi lingkungan?

Kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, berbeda dengan fasilitas publik. Urgensi Restorasi Lingkungan Indonesia kini menjadi sorotan utama.

Kementerian Lingkungan Hidup memproyeksikan Sekolah Rakyat sebagai wadah strategis untuk membentuk generasi muda yang peduli lingkungan, selain menyediakan pendidikan gratis yang inklusif.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menekankan pentingnya perumahan berkelanjutan. Simak bagaimana energi terbarukan dan rumah modular cerdas akan mengubah wajah hunian di Indonesia.

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mendesak pemerintah untuk bijak dalam membuat kebijakan pajak dan melibatkan masyarakat. Ini penting agar tidak memicu gejolak sosial.