Lmkn

Musikus Once Mekel mendukung penuh penerapan Sistem Royalti Musik Satu Pintu oleh LMKN, menilai kebijakan ini krusial untuk memperkuat kelembagaan dan transparansi industri musik.

Musisi Pongki Barata menyoroti peliknya persoalan distribusi royalti musik menjelang Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025. Apa saja tantangan utama yang harus diurai?

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) meluncurkan sistem digital Inspiration untuk digitalisasi pembayaran royalti musik, memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi pencipta dan pengguna komersial. Bagaimana dampaknya?

Pakar hukum UGM Laurensia Andrini menegaskan bahwa royalti lagu adalah hak moral dan ekonomi pencipta. Mengapa banyak musisi belum menerima hak mereka dan apa akar permasalahannya?

LMKN telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai laporan yang diajukan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

LMKN menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut di kalangan masyarakat.

LMKN mengungkapkan beberapa acara musik besar yang belum menyelesaikan pembayaran royalti.

Piyu dari Padi Reborn mengungkapkan keluhannya mengenai penerimaan royalti yang hanya sebesar Rp125.000 setahun.

Meskipun peraturan yang berlaku sudah lengkap dan mengikat, tetap saja terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dihadapi.