Masyarakat Adat

Tokoh adat Bengkayang mendesak pemerintah mengedepankan etika dalam pemasangan plang PKH, guna mencegah potensi konflik dan menjaga kondusivitas wilayah adat.

Penerbitan Perda tentang Pengakuan Adat Kedang Ipil di Kutai Kartanegara dinilai vital oleh Kemenbud, diharapkan memicu daerah lain segera menyusun regulasi serupa demi pelestarian kebudayaan lokal.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mendengarkan langsung aspirasi perempuan Suku Tengger di Probolinggo, Jawa Timur, membahas peningkatan pendidikan, akses usaha, dan peran desa, sebuah langkah penting untuk pemberdayaan perempuan Suku Tengger.

Universitas Indonesia (UI) menyoroti krusialnya Keterlibatan Masyarakat Adat Papua dalam perumusan kebijakan, terutama terkait dana Otsus dan keselamatan kerja, demi efektivitas dan legitimasi.

Jaro Oom, tokoh adat Badui, mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Lebak mempercepat pembangunan jalan Simpang - Ciboleger yang rusak parah. Pembangunan Jalan Badui ini krusial untuk ekonomi lokal.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya perlindungan Hak Ulayat Papua sebagai warisan leluhur dan identitas. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengakuan hukum bagi masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, sebuah langkah strategis yang diumumkan pada COP30 di Brazil.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan Indonesia serius tangani perubahan iklim di COP30, melalui langkah eksekutif dan legislatif, termasuk dorongan regulasi dan perdagangan karbon.

Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyerukan Perdagangan Karbon sebagai solusi pendanaan penyelamatan hutan. Mengapa ini krusial bagi masa depan iklim dan masyarakat adat?

Kementerian Kehutanan Indonesia genjot percepatan pengakuan hutan adat, menargetkan 70.000 hektar hingga akhir 2025. Langkah ini atasi birokrasi dan lindungi hak masyarakat adat.

DPRD Maluku berkomitmen mempercepat pembahasan Ranperda Perlindungan Hak Adat menyusul desakan ribuan mahasiswa. Apa saja tuntutan Aliansi Masyarakat Maluku yang memicu janji ini?

Ketua LMA Puncak Jaya ajak masyarakat jaga keamanan Puncak Jaya agar tetap kondusif, menyusul pulihnya aktivitas warga. Apa rahasia di balik situasi ini?

Pemerintah serius melanjutkan proses penetapan Hutan Adat Sipora di Kepulauan Mentawai, meski ada tumpang tindih lahan dengan pengajuan izin PT Sumber Pertama Sipora (SPS). Apa yang terjadi selanjutnya?