Politik Indonesia

Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika politik nasional kemarin, mulai dari hasil Rakernas PDIP, polemik wacana Pilkada, hingga apresiasi terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah terdampak bencana.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait rentetan bencana di Sumatera, menyoroti kerusakan lingkungan dan pentingnya keadilan ekologis.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Ancol, memicu sorotan publik terhadap konsolidasi internal partai.

PDI Perjuangan resmi meluncurkan maskot baru bernama Barata saat Rakernas dan HUT ke-53 partai. Maskot PDI Perjuangan Barata ini melambangkan kekuatan rakyat dan komitmen ideologis partai.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur menargetkan perolehan signifikan pada Pemilu 2029, termasuk 8 kursi DPRD Provinsi dan 100 kursi DPRD kabupaten/kota. Ini adalah bagian dari strategi penguatan elektoral PSI Jatim 2029 yang ambisius.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Jakarta, membahas sikap politik partai terhadap isu geopolitik, krisis ekologis, hingga korupsi, sekaligus menegaskan posisi sebagai partai penyeimbang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional, memicu perdebatan penting tentang masa depan demokrasi daerah.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi santai kelakar Presiden Prabowo Subianto tentang 'PKB harus diawasi', menegaskan tidak ada maksud lain di balik candaan tersebut.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar sistem **Pilkada lewat DPRD** kembali diterapkan. Usulan ini didasari kajian internal dan akan memicu pembahasan RUU komprehensif.

DPP Gerindra resmi memberhentikan Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S. sebagai Ketua DPC. Keputusan ini diambil setelah Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Gerindra karena dianggap lalai saat bencana.

Ketua MPR Ahmad Muzani membahas rencana amendemen UUD 45 dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, menandakan diskusi serius akan segera menyusul terkait perubahan konstitusi.

Partai Golkar berhasil meraih nilai 98,6 dari KIP, menegaskan komitmennya terhadap Keterbukaan Informasi Golkar dan menjadi partai terbuka bagi masyarakat.

Partai Demokrat mendukung rencana pemerintah beri gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur dan Soeharto. Langkah ini penting menyatukan sejarah dan menghormati kontribusi besar pendahulu bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri membahas situasi pertahanan, penertiban tambang ilegal, dan kasus SMA 72.

Pimpinan Pusat AMPG instruksikan PD AMPG Jatim rekrut 100 ribu kader muda, sebuah langkah strategis untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2029.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting kepada kader Gerindra untuk senantiasa berbuat terbaik bagi bangsa dan negara, menekankan keberanian dan dedikasi.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Keterwakilan Perempuan AKD DPR dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu revisi undang-undang.

Sebuah survei terbaru dari INSS mengungkapkan 84,25 persen responden mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, menandakan pergeseran persepsi publik terhadap sejarah.