Politik Indonesia

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan tegas mengingatkan kadernya yang menjabat sebagai pejabat untuk tidak sombong dan selalu mengayomi rakyat, sebuah pesan penting yang disampaikan dalam acara PANFest di Jakarta hari ini.

Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, membeberkan pertimbangan utama di balik keputusan partai menerima Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir sebagai kader baru, menyoroti kesamaan semangat perjuangan dalam membangun bangsa.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir resmi gabung Gerindra setelah menerima KTA dari Sekjen DPP Sugiono. Keputusan Dony Ahmad Munir Gabung Gerindra diharapkan membawa dampak positif bagi Sumedang, didorong kekaguman pada sosok Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR menyatakan bahwa pengawasan Golkar terhadap pemerintah lebih substantif dan efektif dibanding oposisi, karena terlibat sejak perencanaan.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan akan maju sebagai calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2029, sekaligus mendorong seluruh kader Golkar untuk berjuang di daerah pemilihan demi menambah kursi partai.

Cucu Presiden Pertama RI, Didi Mahardhika Soekarno, menegaskan kesetiaannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, menjalankan amanah ibunda almarhumah Rachmawati Soekarnoputri.

DPP PKB menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai etalase suara nasional, dengan ambisi besar pada Target PKB NTB Pemilu 2029, termasuk penambahan kursi di DPR RI dan DPRD NTB. Hal ini menunjukkan keseriusan partai dalam memperkuat posisinya di kancah politi

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di Riyadh, Arab Saudi, untuk menerima gelar Doctor Honoris Causa ke-11 dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, menambah panjang daftar penghargaan akademik yang telah diraihnya.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan menerima gelar Doktor Kehormatan ke-11 dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, sebagai pengakuan global atas kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan.

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, melantik pimpinan DPW PKB se-Indonesia periode 2026-2031, berharap mereka dapat menjaga suara partai dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membahas dan memberlakukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang dianggap krusial demi konsistensi arah pembangunan nasional dan telah disepakati seluruh fraksi

Perayaan HUT Megawati ke-79 di Bogor menjadi ajang reuni keluarga besar Soekarno dan elite PDIP, diwarnai kehangatan, sajian Nusantara, serta pesan kepedulian terhadap kondisi pertiwi di tengah cuaca ekstrem.

Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru, siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

Anggota DPRD DKI Jakarta menolak tegas wacana Pilkada melalui DPRD, menilai langkah ini sebagai kemunduran demokrasi yang merampas hak politik rakyat. Simak alasan kuat penolakan Pilkada melalui DPRD ini!

Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru, siap berkontribusi dalam dinamika politik nasional dengan visi Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PMII) menolak wacana **Pilkada Tak Langsung**, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Simak selengkapnya di sini.

Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika politik nasional kemarin, mulai dari hasil Rakernas PDIP, polemik wacana Pilkada, hingga apresiasi terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah terdampak bencana.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.