KOPRI PMII Tolak Pilkada Tak Langsung: Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi Perempuan Harus Terjaga

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PMII) menolak wacana **Pilkada Tak Langsung**, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Simak selengkapnya di sini.

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan **Pilkada Tak Langsung** atau pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Selasa, 13 Januari, sebagai respons terhadap wacana perubahan mekanisme pilkada yang dinilai berpotensi mengancam prinsip demokrasi. KOPRI menekankan bahwa setiap perubahan mekanisme harus tetap menjamin kedaulatan rakyat dan tidak boleh menjadi langkah mundur bagi keterwakilan perempuan di ruang publik.

Ketua Bidang Politik dan Kajian Stratejik PB KOPRI, Gaby Tiara, menyoroti pentingnya menyikapi wacana ini dengan sangat hati-hati dan terbuka. Menurutnya, pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah. “Pilkada langsung tidak hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga menyangkut prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi lokal,” ujar Gaby.

Gaby juga menambahkan bahwa potensi hilangnya kedekatan emosional dan akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat menjadi kekhawatiran utama. Meskipun mengakui adanya berbagai persoalan dalam praktik pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik dan polarisasi, KOPRI berpendapat bahwa solusi tidak terletak pada pengurangan hak partisipasi rakyat. Sebaliknya, perbaikan sistem dan penguatan regulasi menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan tersebut.

Menjaga Kedaulatan Rakyat dan Kualitas Demokrasi Lokal

Gaby Tiara menegaskan bahwa wacana **Pilkada Tak Langsung** bukan sekadar masalah prosedur elektoral, melainkan menyangkut inti dari prinsip kedaulatan rakyat. Jika mekanisme ini diterapkan, dikhawatirkan akan terjadi degradasi kualitas demokrasi di tingkat lokal. KOPRI memandang bahwa partisipasi langsung rakyat merupakan pondasi utama legitimasi kepemimpinan daerah.

Persoalan yang kerap muncul dalam pilkada langsung, seperti biaya politik tinggi dan polarisasi, seharusnya dijawab dengan cara yang konstruktif. KOPRI mengusulkan penguatan penegakan hukum serta peningkatan pendidikan politik masyarakat sebagai langkah strategis. “Solusi atas problem pilkada semestinya diarahkan pada penguatan penegakan hukum, pembenahan tata kelola politik lokal serta peningkatan pendidikan politik masyarakat,” tuturnya.

PB KOPRI berharap setiap keputusan terkait perubahan kebijakan pilkada mempertimbangkan kepentingan jangka panjang demokrasi Indonesia. Solusi yang diambil tidak boleh hanya bersifat jangka pendek untuk mengatasi persoalan politik praktis. Melainkan harus berorientasi pada penguatan demokrasi lokal dan partisipasi publik secara menyeluruh.

Dampak Pilkada Tak Langsung terhadap Partisipasi Perempuan

Bagi organisasi perempuan seperti PB KOPRI, mekanisme **Pilkada Tak Langsung** memiliki implikasi signifikan terhadap partisipasi perempuan. Gaby Tiara menjelaskan bahwa pilkada langsung telah membuka peluang yang lebih setara bagi perempuan untuk terlibat dan tampil dalam kontestasi kepemimpinan daerah. “Mekanisme pemilihan langsung dinilai membuka peluang yang relatif lebih setara bagi perempuan untuk terlibat dan tampil dalam kontestasi kepemimpinan daerah,” kata Gaby.

Di tengah hambatan struktural dan budaya patriarki dalam politik, pilkada langsung memberikan ruang krusial bagi perempuan. Mereka dapat memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, yang sangat penting untuk memperkuat posisi mereka. Gaby menyatakan, “Di tengah masih kuatnya hambatan struktural dan budaya patriarki dalam politik, pilkada langsung memberi ruang bagi perempuan untuk memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.” Jika mekanisme ini diubah, dikhawatirkan akan membatasi kesempatan perempuan untuk berkiprah di ranah politik.

Ketua Umum PB KOPRI, Wulan Sari Aliyatus Sholihah, menambahkan bahwa hak politik perempuan tidak boleh ditukar dengan efisiensi anggaran. “KOPRI menolak jika wacana perubahan mekanisme pilkada hanya dijadikan solusi pragmatis untuk meredam biaya politik, namun mengorbankan partisipasi publik,” ujar Wulan. Organisasi ini akan mengawal ketat isu ini demi memastikan tidak adanya degradasi demokrasi dan partisipasi perempuan.

Seruan KOPRI kepada Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

PB KOPRI mendorong agar setiap wacana perubahan kebijakan terkait pilkada dibahas secara inklusif. Pembahasan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok perempuan. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat akan memastikan keputusan yang diambil bersifat komprehensif dan representatif.

Wulan Sari Aliyatus Sholihah menyatakan bahwa fokus perbaikan seharusnya pada pembenahan sistem pendukung, bukan pada perubahan mekanisme pemilihan. Penurunan biaya politik dan penegakan peraturan pemilu yang lebih ketat adalah langkah-langkah yang lebih tepat. Ini akan menciptakan iklim pilkada yang lebih sehat tanpa mengorbankan hak partisipasi publik.

PB KOPRI secara tegas meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk meninjau ulang kebijakan **Pilkada Tak Langsung**. Wulan memastikan PB KOPRI akan mengawal ketat isu itu untuk memastikan tidak adanya degradasi demokrasi. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses kebijakan demi menjaga prinsip kedaulatan rakyat.

Sumber: AntaraNews