Said Abdullah

MH Said Abdullah menekankan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau mencabut izin usaha ritel modern.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun ke 34 pada 2025. Said Abdullah menyoroti dampaknya terhadap ekonomi, meskipun faktor satu-satunya.

Krisis tata kelola yang dilayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal.

Menurut Said, pemilihan kepemimpinan baru yang dilakukan secara cepat oleh internal Dewan Komisioner OJK patut diapresiasi.

Badan Anggaran DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dan terbuka terhadap masukan konstruktif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). OJK Respons MSCI dengan mengajukan proposal penyesuaian demi transparansi bursa saham Ind

Keputusan para pimpinan tersebut mencerminkan pertanggungjawaban etik yang patut diapresiasi dan menjadi keteladanan yang relatif jarang ditemui di Indonesia.

PDIP menolak usulan fraksi gabungan sebagai pengganti parliamentary threshold karena dinilai berpotensi memicu kawin paksa politik dan kebuntuan keputusan.

Usulan mengganti mekanisme PT dengan pembentukan fraksi gabungan dari partai-partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam praktik politik

OJK telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat yang dianggap kredibel dan terpercaya, baik asing maupun domestik terkait kredit rating.

Said menegaskan, ke depan diperlukan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap pruden dari Kementerian Keuangan dan BNPB.

Said menegaskan bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, santri saat ini telah menjelma menjadi kekuatan modern yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Said menyarankan agar Presiden memanfaatkan struktur organisasi teknis yang dimiliki pemerintah seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet & Staf Khusus.

Meminta semua pihak untuk tidak semakin memviralkan tayangan yang melecehkan kiai dan pesantren tersebut melalui media sosial

TNI dibangun dengan merit sistem yang ketat, prestasi menjadi acuan kenaikan pangkat. Bravo, Dirgahayu TNI ke 80 tahun. Jadilah patriot bangsa gagah berani.

Menurutnya, idealnya satu dapur MBG cukup melayani sekitar 1.000 anak, bukan 3.000 seperti saat ini.

Menurut Said, program MBG adalah prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan sejak kampanye dan harus dipenuhi.

Komisi Anggaran DPR mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengatasi kasus keracunan dan meningkatkan efektivitas penyaluran.

Di akhir pidato, Menkeu Purbaya sempat mencari anggota DPR fraksi PDIP Said Abdullah.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.