Tenaga Honorer

Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi melantik 5.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada momen HUT KORPRI ke-54, sebuah langkah besar untuk menuntaskan status honorer dan memperkuat pelayanan publik di Sumedang.

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD sepakat berjuang bersama untuk mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, menandatangani komitmen penting.

Ribuan honorer non-database kembali memenuhi kawasan Monas untuk menuntut kepastian status dan perlindungan kerja yang dianggap semakin terancam.

Sebanyak 45 tenaga honorer Satpol PP Rejang Lebong dirumahkan setelah larangan pengangkatan pegawai honorer oleh pemerintah pusat, menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan mereka.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menjelaskan alasan di balik tertundanya SK PPPK bagi honorer K2, salah satunya karena aduan politik praktis. Simak selengkapnya!

DPRD Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib 750 PPPK paruh waktu yang berstatus TMS, mendesak pemerintah daerah bertindak cepat ke KemenPAN-RB demi kejelasan status mereka.

Pemkot Singkawang mendapat persetujuan KemenpanRB untuk 824 formasi PPPK paruh waktu, menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak fiskal daerah yang mencapai Rp7,7 miliar per tahun.

Sebanyak 241 tenaga Honorer PPPK Ponorogo telah resmi menandatangani kontrak kerja, memastikan mereka siap bertugas penuh mulai 1 Oktober mendatang. Siapakah mereka dan berapa gaji yang akan diterima?

Permohonan SKCK Ponorogo melonjak drastis hingga 10 kali lipat pasca pengangkatan PPPK paruh waktu. Polres Ponorogo kewalahan namun berkomitmen melayani, apa penyebab lonjakan ini?

Rieke mengatakan aturan-aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru menyulitkan profesi tenaga honorer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Jumlah pegawai honorer akan mendapatkan THR sebanyak 887 orang. Mereka akan diberikan THR sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Kelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.

THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya.

Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.

Karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan, satu waktu, sang ibu menghubungi Mela dan memintanya untuk kembali ke kampung halaman, Pangandaran.

Pengadaan ASN tahun 2024 terbuka bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi pelamar non-ASN/honorer.

Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.

Sayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.