Transformasi Digital

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggenjot kompetensi ASN Kalbar untuk menghadapi era digital dan kecerdasan buatan, demi pelayanan publik yang lebih baik dan daya saing daerah.

Pemerintah Kota Depok berhasil meraih predikat Pelayanan Prima (A) dari KemenPANRB, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Disdukcapil Kota Tangerang mengumumkan bahwa mulai Januari 2026, pengecekan keaslian barcode dokumen kependudukan hanya bisa dilakukan melalui Aplikasi IKD. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus pajak terkait dugaan suap pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dan kronologi suap yang melibatkan pejabat pajak.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia akan meluncurkan skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual senilai Rp10 triliun pada tahun 2026, menjadikannya negara ke-15 yang mengadopsi sistem ini untuk mendorong ekonomi kreatif nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen mewujudkan belanja ATK transparan dan efisien lewat kontrak payung konsolidasi berbasis katalog elektronik, demi optimalisasi anggaran daerah.

BPJS Kesehatan dan BRIN menjalin Kolaborasi BPJS Kesehatan BRIN untuk memperkuat riset dan inovasi, memastikan Program JKN semakin berkualitas dan adaptif terhadap dinamika kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon serius menggarap program Satu Data Indonesia Cirebon 2026 dengan menyiapkan ribuan data sektoral demi perencanaan pembangunan yang akurat dan terpercaya.

Program Layanan Rumah Aspirasi Diskominfo Palembang berhasil melayani lebih dari 16.000 warga dan memproses ratusan aduan, menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi serta komitmen terhadap solusi nyata.

Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Apel Bersama 2026 untuk memperkuat komitmen peningkatan Kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik, menghadapi tantangan fiskal dan tuntutan masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar berpotensi menghemat anggaran hingga Rp30 miliar per tahun melalui kebijakan sentralisasi server di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Pelaku UMKM Blitar mengikuti workshop AI terapan yang diinisiasi Augmenta AI-Labs untuk meningkatkan produktivitas dan menjembatani kesenjangan keterampilan digital.

Mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Provinsi NTB secara resmi akan beralih menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, menandai reformasi tata kelola aset daerah yang signifikan dan bertujuan efisiensi anggaran.

Warung Nasi Ayam Ibu Oki di Bali sukses bertransformasi menjadi Warung Nasi Digital Bali, memanfaatkan platform daring untuk bertahan di pandemi dan kini terus berkembang pesat.

Anggota Komisi VII DPR Siti Mukaromah mendorong generasi muda untuk meningkatkan Penguasaan Bisnis Digital dan ekonomi kreatif demi kemandirian ekonomi serta kesiapan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Provinsi Jawa Timur sukses meraih dua penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menegaskan komitmen kuat dalam transformasi digitalisasi pendidikan melalui optimalisasi platform Rumah Pendidikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kekayaan intelektual (KI) yang meningkat mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan KI nasional.

Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Bank Papua meluncurkan sistem retribusi digital menggunakan EDC dan QRIS. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik di Papua.