Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti putusan bebas Delpedro dkk, menegaskan independensi peradilan dan komitmen pemerintah untuk tidak intervensi.

Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluncurkan delapan buku yang merangkum 70 tahun perjalanan hidup dan pemikirannya, menawarkan wawasan mendalam bagi masyarakat luas.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai tokoh serba bisa dengan rekam jejak panjang di pemerintahan, menjadi teladan bagi generasi muda.

Berbuntut permintaan maaf dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi. Ia berdalih hanya berniat edukasi kepada masyarakat juga Sudrajat

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan aturan penempatan Polri di jabatan tertentu tetap sah setelah MK menolak uji materi UU ASN dan UU Polri.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing masih dalam tahap wacana, belum digodok secara resmi, namun semangatnya untuk akuntabilitas platform daring sangat kuat.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Nantinya, dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri aktif yang Melaksanakan Tugas.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa penguatan rezim anti-pencucian uang adalah fondasi penting untuk membangun perisai integritas bangsa dan memutus aliran dana kejahatan.

Menko Yusril Ihza Mahendra membuka pintu bagi pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan opsi transfer narapidana. Langkah ini terkait dua WN Jepang yang dipenjara di Indonesia, termasuk kasus narkotika seumur hidup.

Kemenko Kumham Imipas mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri baru, menegaskan komitmen memperkuat peran Korpri sebagai wadah profesional ASN yang berintegritas dan adaptif menghadapi tantangan birokrasi modern. Simak pesan penting Menko Yusril!

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP IRa Puspadewi sudah sesuai prosedur. Melalui mekanisme konstitusional.

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

Soal pembahasan Reformasi Polri, Yusril mendiskusikan hal itu dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memperkirakan jumlah penerima amnesti dan abolisi ke depan akan meningkat signifikan dengan kriteria baru yang lebih luas. Simak detailnya!