Tanpa Indonesia, Ekspansi Jet Tempur KAI Terancam Mandek?

Proyek ini sempat terganggu tahun lalu setelah lima teknisi Indonesia yang ditempatkan di markas KAI diduga membawa USB berisi data KF-21 tanpa izin.

CEO Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), Kang Goo-young, menegaskan bahwa kerja sama dengan Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 sangat penting untuk membuka akses ke pasar Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia.

Pernyataan tersebut disampaikan Kang pada Rabu (21/5) dalam Pameran Dirgantara dan Maritim Internasional Langkawi (LIMA) 2025. Hal ini disampaikan di tengah ketidakpastian komitmen Indonesia terhadap proyek pengembangan pesawat tempur supersonik canggih KF-21 yang dimulai pada tahun 2015.

Proyek ini sempat terganggu tahun lalu setelah lima teknisi Indonesia yang ditempatkan di markas KAI diduga membawa USB berisi data KF-21 tanpa izin. Kelima teknisi tersebut saat ini sedang menjalani penyelidikan oleh otoritas Korea Selatan dan dilarang meninggalkan negara tersebut.

"Kerja sama dengan Indonesia terkait KF-21 penting untuk memasuki Malaysia dan pasar Asia Tenggara lainnya," kata Kang dilansir dari Yonhap. Ia juga menyatakan harapannya agar isu tersebut bisa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perselisihan ini turut berdampak pada upaya Korea Selatan untuk menurunkan kontribusi finansial Indonesia dalam proyek tersebut. Pada Agustus 2024, Seoul telah menyetujui pengurangan kontribusi Indonesia menjadi 600 miliar won (sekitar Rp7 triliun) dari sebelumnya 1,6 triliun won. Namun, proses perubahan perjanjian masih terhambat karena keberatan dari pihak Indonesia terkait penyelidikan yang sedang berlangsung.

"Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik," ujar Kang. "Dalam perspektif kepentingan nasional, perlu ada langkah untuk melampaui konflik ini."

Pada Juni 2024, KAI menandatangani kontrak senilai 1,96 triliun won dengan Badan Persenjataan Korea Selatan untuk memproduksi 20 unit KF-21 hingga 2027. Unit produksi pertama dijadwalkan akan diserahkan kepada Angkatan Udara Korea Selatan pada paruh kedua tahun 2026.