Partai Suu Kyi ingin negosiasi sanksi

Partai pemimpin demokrasi veteran Birma, Aung San Suu Kyi, meminta perundingan dengan negara-negara Barat soal kemungkinan pengenduran sanksi terhadap negaranya.

Pemerintah Birma yang dipimpin militer dalam beberapa tahun terakhir menjadi sasaran sanksi internasional yang dimotori Amerika Srikat dan Uni Eropa.

Sanksi tersebut utamanya dijatuhkan berkaitan dengan kebijakan junta militer Birma terhadap para aktivis oposisi dan pelanggaran HAM.

Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD), partai yang didirikan Suu Kyi, mengatakan perundingan semacam itu menjajaki syarat-syarat yang memungkinkan sanksi diubah demi kepentingan demokrasi, hak asasi manusia dan ekonomi yang sehat.

Menurut NLD, panduan investasi mungkin bisa meredakan kesulitan ekonomi Birma.

Suu Kyi dibebaskan dari status tahanan rumah bulan November setelah beberapa tahun ditahan.

Perkembangan politik itu sendiri terjadi setelah Burma mengadakan pemilihan umum pertama dalam 20 tahun.

Sejak dia dibebaskan perdebatan soal sanksi terhadap Birma kembali mengemuka.

Pengecam sanksi berpendapat sanksi menghambat perkembangan ekonomi Birma.

Minggu lalu, Birma menunjuk mantan jenderal, Thein Sein, sebagai presiden sipil pertama negara Asia Tenggara tersebut dalam masa lebih dari 50 tahun.

Dia menjabat perdana menteri dalam pemerintah militer yang akan segera mengakhiri masa kekuasaan.

''Tertinggal''

Suu Kyi meminta agar investasi asing diperbesar di negaranya.

Dia mengatakan negaranya 'tertinggal''.

''NLD menyerukan pembicaraan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Australia dengan harapan untuk mencapai kesepakatan mengenai kapan, bagaimana, dan syarat-syarat sanksi mungkin diubah demi kepentingan demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan ekonomi yang sehat,'' kata pernyataan partai.

Pemilihan bulan November, yang dikecam oleh negara-negara Barat dan juga kubu oposisi pro-demokrasi Birma, mengantar militer dan kelompok-kelompok sekutunya memegang kendali yang kokoh di parlemen.

NLD, yang meraih kemenangan dalam pemilihan tahun 1990, namun partai tersebut tidak bisa berkuasa, tidak memiliki wakil di parlemen.

Partai tersebut dibubarkan menjelang pemilihan November, sebab undang-undang pemilu Birma mengharuskan parpol tersebut mendepak para pemimpinnya dari kepengurusan partai.