AS tambah sanksi untuk Suriah

Sanksi baru diumumkan pemerintah AS terhadap Suriah dengan sasaran lembaga intelejen negara itu, serta terhadap dua saudara Presiden Bashar al-Assad.

Di Jenewa kutukan juga datang dari Lembaga HAM PBB terhadap pemerintah Suriah karena dipandang menggunakan kekuatan mematikan untuk memdamkan aksi demonstrasi sepanjang enam minggu terakhir yang menghendaki turunnya presiden Assad.

Komisi HAM PBB juga menyerukan agar PBB mengirim tim untuk menyelidiki peristiwa kekerasan itu.

Lebih dari 450 dilaporkan tewas akibat penggunaan kekerasan terhadap para pelaku demo sejak gelombang aksi protes meledak di Suriah 15 Maret lalu.

Namun menurut wartawan BBC di Washington, Kim Ghattas, sanksi ini tidak akan banyak dampaknya.

Suriah sudah masuk daftar negara penerima sanksi AS sebelumnya sementara para pejabat negara itu tidak punya aset di AS.

Namun langkah ini dianggap merupakan salah satu sikap paling kongkrit yang telah diambil Washington terhadap Damaskus dan dinilai sebagai upaya untuk menaikkan tekanan internasional terhadap Suriah.

Namun AS juga dinilai masih memberi kesempatan.

Meski saudara Presiden Assad dan sepupunya serta para pejabat intelejen Suriah disebut dalam daftar penerima sanksi itu, nama presiden sendiri tidak masuk daftar.

Menurut para pejabat AS target sanksi ini adalah mereka yang diduga memerintahkan dan menjalankan tindak kekerasan.

Saat ditanya apakah ini tidak berarti presiden Assad sendiri terlibat, otoritas AS tidak langsung menjawab.

Namun menurut mereka AS bisa saja menambahkan nama dalam daftar itu jika aksi kekerasan terus berlanjut.

Gedung Putih kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar Presiden Assad mengubah haluan dan mengindahkan kehendak rakyat Suriah.