Pembekuan dana bantuan Palestina dikritik

Sejumlah pejabat AS dan Palestina mengkritik kebijakan Kongres AS yang membekukan bantuan sebesar US$200 juta untuk Palestina.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta menyebut kebijakan tersebut kontraproduktif.

"Ini adalah masa kritis. Tidak ada waktu untuk menahan dana tersebut, disaat kita mendesak Palestina dan Israel untuk kembali berunding untuk mencapai kesepakatan perdamaian,'' katanya dalam sebuah keterangan pers di Israel awal pekan ini.

Di Washington, juru bicara kementerian luar negeri Victoria Nuland mengatakan dana yang dibekukan itu semestinya dipakai ''untuk meningkatkan kekuatan institusi dari negara Palestina mendatang untuk membangun kawasan lebih demokrasi dan stabil.''

"Kami rasa masalah ini bukan hanya untuk kepentingan Palestina, ini menjadi kepentingan AS dan juga Israel, dan kami ingin melihat adanya kemajuan,'' katanya.

Sementara Menteri Ekonomi Palestina, Gassan Abu Libdeh, mengatakan pembekuan akan mempengaruhi layanan-layanan utama dan merupakan 'kekecewaan besar'.

Keputusan untuk membekukan dana bantuan bagi Palestina ditempuh sebagai respon terhadap sikap Palestina yang mencalonkan secara resmi untuk menjadi negara anggota PBB.

Pembekuan bantuan ini berlaku bagi pendanaan program pembangunan infrastruktur sementara dana untuk pelatihan keamanan Palestina masih diberikan.

Selama beberapa tahun, Palestina menerima sekitar US$500 juta per tahun dari AS, yang merupakan negara donor terbesar setelah Uni Eropa.

Pemotongan proyek

Menurut Menteri Ekonomi Gassan Abu Libdeh, pembekuan dana bantuan akan mempengaruhi tahun anggaran 2011 yang berakhir September.

Pembekuan menyebabkan dua proyek pembangunan senilai US$55 juta dan US$26 juta akan terhenti, kata Hassan Abu Libdeh kepada kantor berita AP, seraya menambahkan adanya pemecatan akibat pembekuan dana bantuan.

Proyek lain yang juga terancam akibat pembekuan adalah pembangunan fasilitas kesehatan Palestina senilai US$85 juta.

Pembekuan bantuan bagi Palestina ini dikeluarkan oleh Komite Hubungan Luar Negeri parlemen AS dan Senat sebagai jawaban atas langkah Palestina dalam mendaftarkan diri sebagai negara anggota PBB dengan batas wilayah tahun 1967.

Pendaftaran yang dilakukan langsung pemimpin Palestina Mahmoud Abbas saat Sidang Umum PBB 23 September silam itu dikritik oleh pemerintahan Obama yang mengatakan akan memveto permintaan Palestina.

AS menilai negara Palestina bisa berdiri jika melalui proses negosiasi damai dengan Israel.