12 Polisi Sulbar Dipecat, Terlibat Kasus Narkoba hingga Penipuan Casis Bintara Polri

Tes urine massal ini merupakan langkah nyata Polri dalam memperkuat pengawasan internal serta mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggotanya.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 34 personelnya yang terbukti melakukan pelanggaran berat, menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga marwah dan profesionalisme.

Polres Karawang mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan lima anggotanya sepanjang tahun 2025 karena dugaan pelanggaran berat yang mencoreng integritas institusi kepolisian.

Polresta Tangerang mengambil tindakan tegas terhadap 10 anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri, mulai dari perselingkuhan hingga penyalahgunaan narkoba.

Sanksi tegas ini menjadi teguran keras bagi anggota polri agar menjauhi barang terlarang itu.

Sebanyak 429 anggota Polda Riau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba selama 5 tahun.

Langkah keras ini diambil setelah keempat polisi tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat.

Sembilan anggota tersebut dipecat dari Polri karena terlibat pelanggaran mulai dari perzinaan hingga penyalahgunaan narkoba.

Pemecatan itu menjadi komitmen pimpinan Polri atas sanksi bagi personel yang melakukan pelanggaran.

Kepolisian Polda Bali memecat atau melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada 17 polisi yang terlibat narkotika di Pulau Bali.

Ketujuh polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2 Oktober 2024.

Ke sembilan oknum polri itu tersebut sesuai Terhitung Mulai Tanggal atau TMT sudah bukan merupakan anggota Polri lagi.

Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada 689 anggota sepanjang 2025. Total hampir 10 ribu putusan etik dan ribuan sanksi disiplin dijatuhkan.

Jumlah polisi yang dipecat di Polda Sulawesi Selatan naik 25 persen dibandingkan tahun 2024.

Dua anggota polisi yang terlibat pengeroyokan debt collector dipecat secara tidak hormat

Bripda Fauzan, anggota Polres Toraja Utara, telah resmi dipecat dengan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Sudah dilakukan sidang kode etik dan putusannya PTDH," kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Moohammad Kholid kepada merdeka.com, Rabu (9/7).

Keputusan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) diambil dalam sidang KKEP ini karena kedua anggota tersebut melanggar kode etik Polri.

Keduanya diduga menerima setoran dari bandar sabu berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Pemeriksaan dilakukan secara konfrontir dengan para tersangka lainnya.

Kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Bima, AKBP Didik, dikelompokkan menjadi tiga kategori pelaku berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing.

Surat Kasat Narkoba Polres Toraja Utara itu beredar di media sosial.

AKBP Didik Putra sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani gelar perkara di Direktorat Tindak Narkoba Bareskrim Polri.

Dari LHKPN itu tercatat AKBP Didik Putra memiliki harta cukup fantastis.