Banjir Bandang di Kabupaten Pati-Kudus, Legislator PDIP: Hutan di Lereng Gunung Muria Berubah Menjadi Lahan Pertanian

Banjir di Kabupaten Pati tidak semata-mata dipicu oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Banjir melumpuhkan aktivitas warga di kabupaten Kudus–Pati lantaran masuk ke permukiman warga di sejumlah kecamatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir dipicu aksi pembalakan hutan yang masif di lereng Pegunungan Kendeng.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono turut menyoroti banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Menurut dia, fungsi saluran drainase di sejumlah wilayah Pati perlu diaudit ulang, termasuk peruntukan tata kota kewilayahan juga patut dievaluasi menyeluruh. 

"Drainase harus diaudit semua, kemudian tata kota wilayah harus dievaluasi. Aliran anak sungai minimal harus dilakukan normalisasi," kata Endro Dwi Cahyono.

Dia menyebut, banjir di Kabupaten Pati tidak semata-mata dipicu oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang terjadi bersamaan dengan siklus perubahan iklim.

Oleh karena itu, ia minta Bupati Pati Sudewo untuk meningkatkan perhatian terhadap fungsi peta tata kota. Sebab, saat ini daya serap tanah telah mengalami kejenuhan. Peruntukan tata kota yang lemah kemudian turut berkontribusi mempengaruhi faktor bencana banjir di Pati. 

"Banyak wilayah yang berubah jadi permukiman dan daerah industri. Di perkotaan kapasitasnya areanya terlalu kecil. Ini yang menjadi sulit mengontrol fungsi drainase," ungkap legislator dari Fraksi PDIP Jateng.

Masifnya Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan di lereng Pegunungan Kendeng diduga menjadi salah satu pemicu utama meluasnya banjir di Bumi Mina Tani. Pembalakan hutan yang berlangsung secara masif menyebabkan daya serap tanah menurun, sehingga air hujan mudah meluap dan memicu banjir.

Pendangkalan Sungai Silugonggo dan Juwana menjadi titik lemah pengendali banjir di Kabupaten Pati. Sehingga saat hujan deras bagian hilir, badan sungai sudah tidak bisa menampung limpahan air yang kemudian menggenangi rumah-rumah warga. 

"Banjir bandang di Pati memang sedikit karena daya tanah di sana sudah jenuh. Lalu ini juga diperparah sama luapan air dari Sungai Silugonggo dan Juwana. Sebab sungai-sungai di sana mengalami penyempitan aliran sungai, sedimentasinya sudah menumpuk. Di pinggir sungainya juga banyak berdiri bangunan rumah," ujarnya.

Dari informasi warga, ia memperoleh fakta bahwa banyak tanaman keras di lereng Pegunungan Kendeng telah berubah menjadi ladang singkong, kebun-kebun kopi dan areal tanaman lunak lainnya. 

"Tidak ada konservasi terpadu baik di Pegunungan Kendeng maupun Gunung Muria. Jadi ditemukan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian perkebunan hingga kehilangan tanaman keras," jelasnya.

Langkah saat ini, mendesak Pemkab Pati secepatnya mengeringkan genangan banjir sekaligus memperbaiki drainase di perkotaan.

"Pintu air harus diaudit berfungai apa enggak. Pompa air supaya dioptimalkan. Selanjutnya jangka menengah bisa dikerjakan normalisasi Sungai Silugonggo. Tentunya kebutuhan dananya Rp180 miliar. Dan kami ada keterbatasan wewenang karena sungai ini dibawah BBWS," ujarnya.

Oleh karena itulah, Dinas Lingkungan Hidup bersama Distanbun, BBWS dan Kementerian PUPR kini perlu meningkatkan kepedulian guna kolaborasi menangani banjir bandang Kabupaten Pati. 

"Karena bencana ini multidimensi, jadinya harus dilakukan konservasi terpadu agar kerusakan Pegunungan Kendeng bisa teratasi. Apalagi ada dampak La Nina, rob juga ada kontribusi banjir terutama di Margoyoso dan Juwana," katanya.

Belum Tetapkan Status Darurat Bencana

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyebut alasan belum menetapkan status darurat bencana meski hujan berintensitas tinggi. Sebab, penanganan di lapangan masih berjalan cepat dan terkendali.

"Belum ada penetapan darurat bencana. Status itu ditetapkan apabila kondisi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan fluktuatif. Tapi kita tetap siaga bila terjadi perkembangan yang lebih berat,” kata Ahmad Luthfi di Kabupaten Pati, Selasa (13/1).

Di Kabupaten Pati, data penanganan mencatat banjir melanda 59 desa di 15 kecamatan, hal itu berdampak pada 1 rumah rusak berat, dan 5 rumah rusak sedang. Selain itu, 15 titik talud dan akses jalan mengalami kerusakan, serta 1 fasilitas umum berupa musala terdampak. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.

Sementara itu, bencana longsor terjadi di 10 desa pada 3 kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Dampaknya, 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, dan 1 orang meninggal dunia.

Distribusi Bantuan

Dalam peninjauan tersebut, Luthfi memastikan distribusi bantuan dan penanganan di Pati berjalan tanpa hambatan.

"Kita memastikan masyarakat tetap tertangani dengan baik. Beberapa kebutuhan pokok kita salurkan. Jangan sampai masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas, terutama anak-anak sekolah, serta pemenuhan kebutuhan bahan pokok," katanya.

Kondisi bencana di wilayah lain, khususnya Kabupaten Jepara, membutuhkan perhatian khusus. Longsor di Jepara terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat akses jalan terputus. Selain itu, banjir juga terjadi di Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.

"Seluruh kabupaten/kota sebenarnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri," kata Luthfi.