KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengkampanyekan pembangunan integritas sebagai upaya krusial pencegahan korupsi, menyasar berbagai lapisan masyarakat dan institusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat bahwa **korupsi masih jadi PR utama bangsa**. Simak bagaimana lembaga antirasuah dan pemerintah bersinergi memberantasnya demi kemajuan negara.

KPK memberikan penilaian serta saran untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen penuh bersinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi Bukittinggi, memperbaiki regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, meskipun ada penurunan nilai MCSP.

Pemprov Banten serius perkuat pencegahan korupsi dengan menerapkan IPKD MCSP dari KPK. Ketahui bagaimana sistem ini tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga membangun ekosistem antikorupsi di daerah.

Padahal LHKPN tersebut dikatakan Nawawi sebagai salah satu bentuk dari pencegahan korupsi

Kolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

Hasil SPI KPK menunjukkan skor integritas untuk tahun 2023 sebesar 71.

Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut asal-usul logam mulia seberat 1,3 kg yang menjadi barang bukti dalam kasus suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara, memicu pertanyaan besar tentang sumber dana suap ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto menampung uang Rp12 miliar hasil Korupsi RPTKA Kemenaker menggunakan rekening kerabat, membuat publik penasaran akan modus operandi ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada masalah hukum terkait rencana pemerintah menjadikan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi, membuka jalan bagi program hunian terjangkau ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunda pemberian hak pensiun kepada mantan Kepala Disdik Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra, yang menjadi tersangka kasus korupsi DAK, menunggu putusan hukum tetap.

Aset tersebut terdiri dari berbagai jenis jam tangan mewah yang jumlahnya mencapai puluhan.

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus 'uang hangus' yang diduga digunakan dalam kasus gratifikasi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi.