Pencegahan Korupsi

Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Agung RI memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penerangan hukum, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Makassar.

Kejaksaan Tinggi Aceh bersama Dinas PUPR Aceh semakin memperkuat Pengawalan Proyek Strategis Aceh, memastikan setiap pembangunan berjalan transparan dan akuntabel demi manfaat masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera meluncurkan tiga Program Unggulan inovatif: Hallo Lamsel, L-Betik, dan Desa HELAU, demi transformasi layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Bangka Tengah memperkuat upaya preventif dalam penanganan kasus timah, fokus pada sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengidentifikasi dua desa potensial untuk program perluasan Desa Antikorupsi KPK 2026, menandai komitmen daerah dalam pencegahan korupsi di tingkat akar rumput. Simak kriteria dan desa yang menjadi kandidat Desa Antikoru

Dua kepala daerah terjerat OTT KPK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integritas serta perbaikan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan.

Kementrans berhasil mencatatkan indeks integritas tinggi 'Terjaga' dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, menunjukkan komitmen kuat Kementrans dalam pencegahan korupsi dan tata kelola bersih.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Semarang untuk memberikan edukasi anti korupsi kepada pegawainya, menegaskan komitmen pencegahan tindak pidana di lingkungan perusahaan.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengajak seluruh pelaku usaha di Labuan Bajo untuk taat pajak. Langkah ini krusial demi peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Mojokerto telah menuntaskan 10 rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, sebuah langkah penting dalam pencegahan korupsi.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyerukan aparatur daerah untuk tegas menolak korupsi demi meneguhkan moral. Ini adalah langkah penting dalam upaya Pencegahan Korupsi Sumedang.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim khusus untuk perbaikan MCSP KPK setelah meraih nilai 44,4, terendah keempat di Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai dan mencegah korupsi.

Pemerintah Provinsi Banten menerapkan tiga strategi pengamanan aset daerah untuk mencegah kehilangan aset dan potensi korupsi. Langkah ini juga menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah pada 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan suap yang melibatkan mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diduga memanfaatkan kerabatnya sebagai perantara penerimaan uang. Kasus dugaan suap Sugiri Sancoko ini membuat pembaca penasaran.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Papua akan memperkuat enam bidang layanan pemerintah pada 2026, termasuk pencegahan korupsi dan digitalisasi, demi peningkatan kualitas publik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan BSN untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO SMAP), langkah strategis cegah korupsi dan tingkatkan kepercayaan publik.

KPK menyatakan keprihatinan atas terjeratnya Abdul Wahid, yang menjadi Gubernur Riau ke-4 dalam kasus dugaan korupsi, menyoroti pola Korupsi Gubernur Riau yang terus berulang dan mendesak pembenahan tata kelola.

Pemkot Padang bersinergi dengan BPKP Sumbar untuk memperkuat sistem Pengendalian Gratifikasi dan mencegah korupsi. Bagaimana langkah strategis ini akan mewujudkan pemerintahan bersih?