Lokasi Pembangunan 220 Rumah Bantuan Presiden Prabowo di Nduga Ditetapkan, 100 Unit untuk Pengungsi Wamena

Pemerintah Kabupaten Nduga telah menetapkan lokasi pembangunan 220 unit Rumah Bantuan Presiden Prabowo di Nduga, termasuk 100 unit untuk pengungsi di Wamena. Siapa saja penerimanya?

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Papua Pegunungan, secara resmi telah menetapkan lokasi pembangunan 220 unit rumah bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penentuan lokasi ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan program bantuan perumahan layak huni dapat segera direalisasikan bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Plt Bupati Nduga, Yoas Beon, pada Minggu (14/9) di Wamena, menyatakan bahwa penetapan titik pembangunan ini akan sangat mempermudah pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan konstruksi. Proses ini diharapkan dapat mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat dapat segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak huni.

Dari total 2.200 unit rumah yang dialokasikan Presiden Prabowo untuk seluruh wilayah Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga mendapatkan jatah 220 unit. Pembagian ini merupakan hasil rapat koordinasi yang intensif dengan gubernur, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut.

Penetapan Lokasi dan Distribusi Unit Rumah Bantuan Presiden

Pemkab Nduga telah merampungkan penetapan titik-titik strategis untuk pembangunan 220 unit rumah layak tinggal tersebut. Meskipun lokasi telah ditentukan dengan cermat, Plt Bupati Yoas Beon menjelaskan bahwa daftar nama penerima bantuan belum diumumkan secara publik kepada masyarakat luas.

“Kami sudah tentukan titik-titik mana yang akan dibangun 220 unit rumah layak tinggal, namun kami belum mengumumkan siapa-siapa yang mendapatnya. Kami tunggu hingga pembangunan sudah mau dilaksanakan baru kami umumkan untuk meminimalisir masalah di tengah masyarakat,” kata Yoas Beon, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas sosial.

Pembagian 220 unit rumah bantuan Presiden Prabowo ini telah diatur dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial. Sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk masyarakat umum di Nduga yang memenuhi kriteria, sementara 20 unit sisanya secara khusus diperuntukkan bagi kepala suku atau tokoh adat setempat. Alokasi ini mengakui peran penting tokoh adat dalam struktur sosial dan kepemimpinan di komunitas Nduga.

Program pembangunan rumah ini diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di daerah terpencil.

Alokasi untuk Pengungsi di Wamena dan Jaminan Keamanan

Dalam upaya memberikan solusi konkret bagi warga Nduga yang terpaksa mengungsi dari daerah asalnya, Pemkab Nduga mengambil keputusan penting. Sebanyak 100 unit dari total 220 rumah bantuan Presiden akan dialokasikan untuk dibangun di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Keputusan ini diambil mengingat banyaknya warga Nduga yang saat ini tinggal sebagai pengungsi di sana dan membutuhkan tempat tinggal yang layak.

“Kami memberikan alokasi 100 unit rumah untuk dibangun di Wamena karena banyak pengungsi dari Kabupaten Nduga yang berada di sini. Kami mau mereka juga mendapatkan tempat tinggal yang layak,” jelas Yoas Beon, menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan para pengungsi.

Yoas Beon juga secara tegas memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Nduga saat ini berada dalam kondisi yang sangat kondusif. Kondisi stabil ini menjadi faktor penentu yang sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program nasional pembangunan rumah bantuan Presiden Prabowo.

“Kami jamin situasi kamtibmas aman dan damai dan pembangunan 220 unit rumah bantuan presiden pasti dapat berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Nduga,” ujarnya. Jaminan keamanan ini diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran dan memperlancar seluruh proses, mulai dari pembangunan hingga serah terima kunci kepada para penerima manfaat yang berhak.

Sumber: AntaraNews